REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Tim Penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan resmi menahan seorang perempuan berinisial AH. Tersangka diduga melakukan manipulasi kredit fiktif di salah satu lembaga jasa keuangan di Makassar yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp2,31 miliar lebih.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyatakan penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti kuat. "Penahanan ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat terkait praktik manipulasi kredit fiktif yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah," ujarnya, Senin malam.
Penetapan tersangka AH didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi dan satu orang ahli, serta pengumpulan berbagai dokumen terkait. Dari proses ekspos di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, ditemukan minimal dua alat bukti sah untuk menjerat AH. Surat Perintah Penetapan Tersangka bernomor TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 resmi ditandatangani pada Selasa, 10 November 2026.
Modus Operandi Manipulasi Kredit
Penyidikan perkara ini sebenarnya telah dimulai sejak 30 September 2026. Soetarmi mengungkapkan, AH menjalankan aksinya dalam kapasitasnya selaku Kepala Unit di lembaga jasa keuangan tersebut. Modus operandinya adalah dengan mengajukan dan mencairkan kredit pinjaman fiktif.
"Sejak bulan Februari hingga Mei 2026, AH diduga mengajukan dan mencairkan kredit pinjaman fiktif dengan cara memanipulasi serta merekayasa data dan syarat-syarat pengajuan pinjaman," ungkap Soetarmi. Seluruh proses pengajuan hingga pencairan kredit tersebut dilakukan secara sepihak tanpa mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.
Dari perbuatan culas tersebut, tersangka berhasil mencairkan enam belas kredit fiktif. Tindakan manipulatif ini mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, mencapai Rp2,31 miliar lebih.
Penahanan dan Pengembangan Kasus
Setelah dinyatakan sehat oleh tim dokter dari Klinik Adhyaksa, tersangka AH langsung ditahan. Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026 selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Lapas Kelas 1 Makassar.
Soetarmi menyampaikan pesan tegas dari Kajati Sulsel bahwa Tim Penyidik masih terus mendalami kasus ini guna mengembangkan potensi adanya tersangka lain. "Bapak Kajati Sulsel mengimbau secara tegas kepada seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Saksi dilarang keras melakukan upaya merintangi penyidikan, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta mencoba melakukan lobi-lobi perkara," tuturnya menegaskan.
Guna mempercepat pemberkasan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tim Penyidik segera melakukan serangkaian tindakan tegas, meliputi penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana (follow the money) dan aset (follow the asset). Pihaknya memastikan jajaran tim penyidik berkomitmen terus bekerja secara profesional dan berintegritas sesuai koridor hukum dengan memegang teguh prinsip Zero KKN.
Atas perbuatannya, tersangka AH dijerat dengan sangkaan Primer Pasal 603 dan Subsider Pasal 604, Juncto Pasal 20 Undang-undang (UU) RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.