Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) menjajaki penguatan sinergi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dalam pemetaan potensi pesantren sekaligus rintisan pembukaan program studi kepesantrenan.
“Pengembangan program studi perlu diiringi dengan penguatan ekosistem akademik melalui pembentukan pusat kajian pesantren (Center for Pesantren Studies) di lingkungan PTKIN,” ujar Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pemetaan ini dibahas dalam Koordinasi Program dan Regulasi Direktorat Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.
Basnang menekankan pentingnya dukungan regulasi sebagai landasan pengembangan program studi baru yang berorientasi pada kajian kepesantrenan.
Menurutnya, perlu ada regulasi yang memberikan ruang dan kepastian bagi perguruan tinggi untuk membuka program studi Manajemen Pesantren maupun Studi Kepesantrenan.
Pengembangan program studi dan pusat kajian pesantren merupakan dua agenda yang saling melengkapi.
Program studi menjadi ruang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepesantrenan, sedangkan pusat kajian berperan memperkuat tradisi penelitian dan produksi pengetahuan tentang pesantren.
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Rosihon Anwar menyampaikan pesantren dan perguruan tinggi memiliki kekuatan keilmuan yang saling melengkapi.
Pesantren, kata dia, mempunyai tradisi dan basis pengetahuan agama yang kuat, sementara perguruan tinggi memiliki metodologi keilmuan dan pendekatan akademik yang dapat memperkaya pengembangan kajian pesantren.
“Pesantren memiliki dasar pengetahuan agama yang bagus, sedangkan kampus PTKIN mempunyai metodologi keilmuan yang bagus, sehingga menjadi sinergi yang bagus,” ujarnya.
Menurut Rosihon, kolaborasi tersebut merupakan peluang strategis untuk mengembangkan khazanah keilmuan pesantren agar tidak hanya terpelihara dalam tradisi pendidikan pesantren, tetapi juga dapat dikembangkan melalui pendekatan akademik yang lebih sistematis dan multidisipliner.
Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Ditjen Pesantren, Mastuki menegaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren telah memberikan pengakuan (rekognisi) terhadap sejarah panjang dan kontribusi pesantren dalam kehidupan bangsa.
Melalui regulasi tersebut, pendidikan pesantren ditempatkan sebagai jalur pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasional, dengan kewajiban untuk memelihara dan mengembangkan kekhasan masing-masing satuan pendidikan.
Menurut Mastuki, pengakuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui fasilitasi pengembangan keilmuan pesantren, salah satunya dengan membangun sinergi bersama PTKIN untuk menjajaki pembukaan program studi baru yang secara khusus mengembangkan kajian kepesantrenan.
“Tugas Kementerian Agama adalah memberikan fasilitasi pengembangan keilmuan pesantren dengan bersinergi bersama PTKIN untuk membuka program studi baru kepesantrenan,” katanya.