Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama (Kemenag) sedang menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan Penyebaran Budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) dengan melibatkan para pemuka agama, akademisi, dan praktisi hukum.
Ketua Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran LGBTQ Iswandi Syahputra menuturkan bahwa hal itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029.
“Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyebaran budaya LGBTQ merupakan salah satu ancaman pertahanan negara nonmiliter,” ujar Iswandi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, Kementerian Agama segera merespons Peraturan Presiden tersebut membuat KMA Nomor 1115 tentang Tim Kerja Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ pada Kementerian Agama.
Ia memaparkan pada awalnya tim kerja merumuskan dua pendekatan utama, yakni langkah preventif di bagian hulu, melalui insersi kurikulum pencegahan LGBTQ pada pelajaran-pelajaran keagamaan.
“Dan di bagian hilir, kita menyusun semacam pedoman bagi penyuluh-penyuluh keagamaan kita di daerah yang berisi atau bermuatan tentang pencegahan penyebaran budaya LGBTQ,” ujar Iswandi.
Ia menilai langkah penyusunan ini mendesak karena kampanye kelompok pendukung LGBTQ dinilai telah masuk ke ruang moral publik secara terbuka, salah satunya melalui aksi deklarasi dan tindakan yang dianggap tidak senonoh di ruang publik.
“Ini bukan lagi urusan privat, ini bukan lagi urusan orientasi seksual yang sifatnya privat, tetapi sudah masuk ke ruang moral publik. Oleh karena itu, kita tidak bisa diam, kita harus mengambil inisiatif,” katanya.
Iswandi mengemukakan forum ini dibagi menjadi dua sesi utama, yakni sesi pertama untuk memetakan perspektif ormas keagamaan dan agama melihat penyebaran budaya LGBTQ.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan penyusunan naskah akademik dan rancangan regulasi ini sejatinya untuk melindungi bangsa serta menjaga keyakinan umat beragama.
Ia berpendapat pencegahan penyebaran LGBTQ tidak bisa dimaknai sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Romo menuturkan bahwa HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang selaras dengan kodrat penciptaan manusia dan lembaga perkawinan, sehingga upaya penyebaran perilaku menyimpang justru dinilai bertentangan dengan substansi HAM dan hukum positif di Indonesia.
“Oleh karena itu, dari awal saya memberikan underline bahwa pembahasan ini justru ingin memuliakan manusia seperti manusia yang seutuhnya, tidak ada sedikitpun anasir pelanggaran terhadap hak asasi manusia menyebarkan budaya LGBT,” ujar Romo.
Terkait mekanisme legislasi, Wamenag menjelaskan bahwa naskah akademik yang disusun tim kerja akan menjadi masukan bagi anggota Komisi VIII DPR yang memiliki hak inisiatif untuk mengajukan RUU sesuai Undang-Undang MD3.
Pemerintah dan DPR nantinya dapat berkolaborasi dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) agar regulasi pelarangan penyebaran LGBTQ dapat segera terwujud sebagai bentuk implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2025.