Kementerian Dalam Negeri mengajak pemerintah daerah untuk aktif menyebarluaskan informasi mengenai capaian kinerja dua tahun pemerintahan. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar berbagai program serta hasil pembangunan dapat diketahui masyarakat hingga ke wilayah masing-masing.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Benni Irwan mengatakan, keterlibatan Pemda diperlukan karena berbagai program kementerian/lembaga dilaksanakan hingga ke daerah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Menurutnya Informasi mengenai program dan hasil pembangunan tersebut perlu disampaikan secara bersama-sama dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang tersedia di masing-masing daerah.
"Kita ingin informasi ini disampaikan secara luas. Kita ingin disampaikan secara terstruktur, lebih transparan, dan mudah-mudahan mudah pula diakses oleh masyarakat," ujar Benni dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Benni menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah dalam dua tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian Kemendagri untuk memperkuat sinergi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Untuk mendukung upaya tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan sebagai pedoman bagi Pemda.
Melalui surat edaran tersebut, kepala daerah diminta menugaskan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), perangkat daerah terkait, serta pejabat pengelola kehumasan untuk terlibat aktif dalam publikasi capaian pembangunan.
Selain menginstruksikan keterlibatan perangkat daerah, Benni juga meminta kepala daerah memimpin langsung sekaligus memfasilitasi penyampaian informasi capaian pembangunan di wilayah masing-masing. Menurutnya momentum tersebut dapat dimanfaatkan kepala daerah untuk menyampaikan hasil pembangunan selama masa kepemimpinannya.
Menurutnya, untuk mendukung penyampaian tersebut, penyebarluasan informasi dapat dilakukan melalui konferensi pers, media sosial, kanal resmi Pemda, hingga videotron. Ia menjelaskan materi kementerian/lembaga juga dapat dikemas menjadi konten yang menarik sesuai karakteristik masyarakat setempat.
Benni juga menekankan pentingnya penyampaian informasi yang konkret agar masyarakat dapat memahami hasil pembangunan di daerahnya. Ia mencontohkan publikasi pembangunan fasilitas kesehatan yang dapat dilengkapi dengan informasi lokasi rumah sakit dan puskesmas yang telah dibangun.
"Kita berharap semua Ibu dan Bapak difasilitasi oleh Pemda melalui anggaran yang tersedia di APBD pemerintah daerah masing-masing," tuturnya.
Sebagai tindak lanjut penguatan koordinasi tersebut, Kemendagri akan menggelar rapat secara berkala hingga akhir Desember 2026, yang diawali dengan pembahasan sektor kesehatan dan pendidikan. Pada pertemuan perdana, pembahasan akan menghadirkan narasumber dari kementerian terkait, kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan berbagai sektor pembangunan lainnya.
Dalam rangkaian koordinasi tersebut, setiap daerah juga diminta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi pendukung paling lambat tujuh hari setelah setiap pertemuan. Laporan tersebut digunakan untuk memantau tindak lanjut penyampaian informasi capaian pembangunan di daerah.
Melalui koordinasi tersebut, Kemendagri berharap penyampaian informasi capaian kinerja pemerintah dapat berjalan lebih terarah dan menjangkau masyarakat secara luas. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai program serta hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama dua tahun pemerintahan.
Sebagai informasi tambahan, pertemuan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Hariqo Wibawa Satria, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Yudhistira Nugraha, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Liendha Andajani, serta pihak terkait lainnya.