Jakarta (ANTARA) - Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat tata kelola pas bandara melalui penataan penerbitan dan pengawasan terintegrasi guna meningkatkan pengendalian akses serta menjaga keamanan penerbangan nasional.
"Penguatan, pengelolaan penerbitan, dan pengendalian pas bandar udara untuk memperkuat tata kelola keamanan penerbangan," kata Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Baketrans Kemenhub Bernadette Endah Sekar Mayashanti, dalam keterangan yang terkonfirmasi di Jakarta, Senin.
Adapun upaya tersebut dibahas dalam focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Baketrans Kemenhub di Jakarta.
Bernadette menuturkan kegiatan itu diselenggarakan untuk menghimpun masukan dari berbagai perspektif guna mempertajam kajian pengelolaan penerbitan tanda izin masuk ke daerah keamanan terbatas (pas bandar udara).
Ia mengatakan pas bandar udara merupakan instrumen penting dalam pengendalian akses ke daerah keamanan terbatas (DKT).
Pengelolaannya tidak hanya berkaitan dengan administrasi penerbitan, tetapi juga mencakup pemeriksaan kelayakan pemohon, penetapan kewenangan akses, pengawasan penggunaan, hingga penonaktifan dan pengembalian pas.
"Kajian ini dilaksanakan untuk merumuskan arah kebijakan pengelolaan pas bandar udara yang lebih efektif, efisien, terintegrasi, dan tetap mengutamakan aspek keamanan penerbangan," jelas Bernadette.
Ia berharap melalui kegiatan itu diperoleh pandangan, masukan dan pengalaman praktis khususnya terkait kejelasan kewenangan, penguatan pengendalian akses, integrasi data, serta kesiapan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan teknologi pendukung.
Ia menegaskan urgensi pengendalian akses menuju DKT semakin nyata dengan adanya berbagai kasus pemalsuan dan penyalahgunaan pas bandar udara maupun pemanfaatan akses operasional bandar udara di luar peruntukan resminya.
"Perlu diketahui bahwa pengendalian akses masuk ke DKT telah diatur dalam PM 33 Tahun 2015 jo. PM 167 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara," bebernya.
Analis Kebijakan Ahli Madya Baketrans sekaligus Ketua Tim Kajian Minda Mora menekankan pas bandar udara merupakan instrumen pengendalian akses bukan sekadar kartu identitas.
Minda bersama tim kajian dari Baketrans telah melakukan pengumpulan data dan informasi di empat lokasi, yaitu Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I/Soekarno-Hatta, Bandar Udara Budiarto, Bandar Udara Husein Sastranegara, dan Bandar Udara Pondok Cabe.
Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis awal, kata Minda, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, antara lain kejelasan kewenangan dan penetapan kuota, penguatan pemeriksaan latar belakang pemohon.
Selanjutnya, penonaktifan pas yang masih bergantung pada laporan perusahaan, belum terintegrasinya data antarbandara, serta pemeriksaan di titik akses yang masih beragam.
Lebih lanjut, Minda menjelaskan sejumlah alternatif penguatan tata kelola pas bandar udara, baik melalui penyempurnaan mekanisme kewenangan penerbitan maupun pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi.
Dijelaskan salah satu arah kebijakan yang dipertimbangkan adalah penguatan mekanisme penerbitan sesuai kewenangan yang berlaku, disertai standardisasi pengendalian dan peningkatan keterhubungan data antara penyelenggara bandar udara, Kantor Otoritas Bandar Udara, dan Direktorat Keamanan Penerbangan Kemenhub.
Minda juga menekankan skenario yang paling realistis diterapkan sebagai langkah awal adalah kewenangan penerbitan tetap berada di Kantor Otoritas Bandar Udara dengan dukungan interoperabilitas data menggunakan aplikasi yang sudah ada serta penguatan tata kelola secara bertahap.
Pelaksanaannya diwujudkan melalui revisi PM 33 Tahun 2015, standar, dan aturan teknis lainnya, dengan enam arah kebijakan, yaitu penegasan kewenangan penerbitan dan kuota, standar pemeriksaan latar belakang, kewajiban pengembalian dan penonaktifan pas bandar Udara.
Selanjutnya interoperabilitas sistem pengelolaan Pas Bandar Udara, penyempurnaan area kerja dan fitur keamanan, serta standardisasi prosedur dan penguatan pengawasan.