KALIMANTAN TENGAH – Kementerian Kehutanan menertibkan 88 hektare kebun sawit ilegal di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah. Dalam operasi tersebut, lebih dari 11 ribu pohon sawit ditebang dan 28 pondok kerja yang digunakan untuk aktivitas perkebunan ilegal dibongkar.
Dalam pernyataan tertulis pada Senin (9/11/2026), Kementerian Kehutanan menyebut 43 pihak yang menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut telah bersedia menghentikan aktivitasnya. Kementerian juga telah memeriksa dan meminta keterangan dari 43 penggarap lahan.
Penertiban dilakukan secara persuasif dengan melibatkan masyarakat lokal, masyarakat adat, dan tetua adat. Pendekatan tersebut dilakukan untuk membangun kesadaran agar penguasaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara ilegal dihentikan.
“Kesediaan para pelaku menghentikan aktivitasnya secara sukarela patut kita hargai. Ada nilai yang lebih besar dari penumbangan 11 ribu pohon sawit, yaitu tumbuhnya kesadaran untuk menghormati hukum dan menjaga alam,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho.
Dwi mengatakan, kesediaan para penggarap menghentikan aktivitas secara sukarela perlu diikuti pengawasan secara konsisten. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah penguasaan kembali kawasan konservasi secara ilegal.
“Dukungan masyarakat dan tokoh adat juga menunjukkan bahwa perlindungan hutan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Kesadaran dan dukungan tersebut harus dijawab dengan kesungguhan,” ujarnya.
Menurut Dwi, pengawasan juga diperlukan untuk mencegah aktivitas ilegal kembali berlangsung sekaligus mempercepat pemulihan ekosistem. Ia menegaskan, unsur kesengajaan, penyalahgunaan wewenang, dan pembiaran akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kawasan konservasi adalah amanah negara untuk melindungi kehidupan, dan amanah itu tidak boleh dikompromikan,” kata Dwi.
Sementara itu, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu menekankan pentingnya penghentian perkebunan ilegal untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada ekosistem gambut SM Lamandau. Kawasan tersebut dinilai rentan mengalami kerusakan dan kebakaran berulang.
“Peristiwa kebakaran hutan di SM Lamandau menjadi perhatian serius kami, mengingat kawasan ini memiliki ekosistem gambut yang rentan terhadap kerusakan dan kebakaran berulang,” kata Rudianto.
Ia mengatakan, penghentian aktivitas perkebunan ilegal diperlukan agar pemulihan ekosistem dapat berjalan dan fungsi konservasi kawasan kembali terjaga. Kementerian Kehutanan juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyiapkan tahapan pemulihan.
Rudianto berharap penghentian aktivitas secara sukarela diikuti pihak lain yang masih memanfaatkan kawasan konservasi secara ilegal. Terhadap pihak yang tetap melakukan pelanggaran, kementerian akan mengambil tindakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
Kementerian Kehutanan merencanakan pemulihan melalui revegetasi dengan menggunakan jenis tumbuhan asli setempat. Tahapan ini ditujukan untuk memperbaiki tutupan vegetasi, habitat satwa liar, serta fungsi hidrologis lahan gambut.
SM Lamandau merupakan kawasan yang memiliki kekayaan hayati dan berperan menjaga keseimbangan tata air. Ekosistem gambut di kawasan tersebut juga menjadi penyangga kehidupan masyarakat di sekitarnya.