Kementerian Keuangan () menargetkan uji tuntas pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium pemilik saham PT Kereta Cepat Indonesia China (), ke pemerintah rampung Desember 2026.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani menjelaskan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait.
Koordinasi itu melibatkan Badan Pengaturan BUMN, Danantara Indonesia, dan Kementerian Perhubungan.
"Uji tuntas ini kami targetkan selesai di Desember 2026," ujar Evita dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).
Adapun uji tuntas ini mencakup sejumlah hal mulai dari asesmen terhadap proses valuasi nilai saham hingga penyiapan dasar hukum.
Hasil substansi dari uji tuntas ini akan digunakan sebagai penguatan dalam penyusunan rancangan peraturan presiden (perpres) pengalihan saham yang saat ini sedang dikerjakan Kemenkeu.
Proses ini pun dilakukan Kemenkeu menggunakan pendampingan dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Progresnya sampai hari ini kami masih melakukan pembicaraan tersebut dengan Jamdatun," ujar Evita.
Meski sedang dalam fase transisi kepemilikan saham, Evita menegaskan prinsip utama Kemenkeu adalah menjamin layanan Whoosh tetap berjalan baik.
Di sisi lain, seluruh kewajiban keuangan yang menyertai dalam pengambilalihan ini akan dilakukan secara terukur agar tak menimbulkan beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terkait dengan restrukturisasi utang proyek kereta cepat, Evita mengatakan Kemenkeu akan melihat hasil serta rekomendasi dari uji tuntas yang sedang berjalan.
Kendati demikian, Evita menekankan Pemerintah Indonesia menghormati seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan China Development Bank (CDB).
"Secara prinsip pemerintah menghormati perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan CDB dan pengaturan terkait dengan pembiayaan maupun langkah-langkah strategis yang akan kami lakukan. Tentu akan dikelola secara hati-hati, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Evita.