Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk menyusun peta jalan kewajiban sertifikasi halal dengan target implementasi pada 2028.
Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito mengatakan penyesuaian tahapan sertifikasi halal harus menjadi momentum memperkuat kesiapan nasional sekaligus memastikan jaminan produk halal menjadi bagian dari perlindungan masyarakat.
"Ini merupakan tindak lanjut setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 40 tahun 2026, untuk menyusun peta jalan menuju 2028 sebagai komitmen kita bahwa produk halal ini adalah bagian dari jati diri bangsa," ujar Warsito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, jaminan produk halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat serta meningkatkan daya saing produk nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 mengatur penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kelompok produk, meliputi makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK), produk impor tertentu, kosmetik, serta barang gunaan hingga 17 Oktober 2028.
Warsito menegaskan periode 2026-2028 harus dimanfaatkan pemerintah dan pelaku usaha untuk mempercepat kesiapan implementasi, bukan justru menunda persiapan.
Sejumlah tantangan yang perlu diatasi meliputi kesiapan pelaku usaha, pemerataan fasilitas pemeriksaan dan pendampingan, kemudahan dalam penelusuran bahan baku, serta pengawasan produk impor.
Untuk itu, Kemenko PMK mendorong penyusunan peta jalan dengan target dan indikator terukur, didukung infrastruktur, sumber daya manusia, fasilitasi pembiayaan sertifikasi bagi UMK, serta pemantauan dan evaluasi berkala.
Pemerintah daerah juga diminta berperan aktif dalam pendataan pelaku UMK, pendampingan sertifikasi, dan integrasi program jaminan produk halal ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melaporkan sertifikasi halal nasional telah menjangkau lebih dari 15,4 juta produk hingga November 2026.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menyiapkan tiga langkah utama, yakni pembentukan tim kecil yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mempersiapkan satuan tugas percepatan sertifikasi halal.
Langkah berikutnya, yakni mengkaji landasan regulasi pembentukan satuan tugas, baik melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian maupun kemungkinan penguatan melalui Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden.
Selain itu, pemerintah akan menyusun peta jalan berdasarkan bidang atau klaster yang memuat program, langkah pelaksanaan, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.