Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan dilakukan di kawasan hutan kota Universitas Indonesia (UI), melainkan pada lahan yang posisinya berimpitan dengan area tersebut di sisi wilayah DKI Jakarta.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf kepada pewarta di Jakarta, Selasa, meluruskan kabar mengenai rencana pemanfaatan lahan milik kampus tersebut dan memastikan kawasan hutan kota tetap dipertahankan sesuai fungsinya.
"Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan," kata dia.
Saifullah menjelaskan bahwa rencana tersebut bermula dari permintaan Kemensos kepada pihak UI untuk mencari ketersediaan lahan guna membangun Sekolah Rakyat bagi warga DKI Jakarta dengan kebutuhan luas sekitar delapan hektare untuk menampung lebih dari 3.000 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Pihak UI, kata dia, sempat menawarkan beberapa opsi lahan, antara lain di kawasan Rawamangun dan Cawang masing-masing seluas 1,5 hektare, namun dinilai terlalu kecil, sehingga tidak mencukupi kapasitas siswa yang direncanakan.
Selain dua lokasi tersebut, UI juga menawarkan opsi lahan di area kampus utama yang berada di sisi wilayah DKI Jakarta dan berimpitan langsung dengan kawasan hutan kota.
Kendati demikian, Saifullah menegaskan opsi lahan tersebut belum berstatus kesepakatan final dan masih harus melalui tahap pengecekan lapangan serta verifikasi kesesuaian administrasi oleh tim gabungan dari Kemensos, UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum melangkah ke Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Ia menambahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga memberikan dukungan sepanjang rencana pembangunan tersebut tidak melanggar regulasi yang berlaku.
Menurut Saifullah, pembangunan Sekolah Rakyat memiliki standar persyaratan yang ketat, mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kepastian bebas dari kawasan rawan bencana hingga kepatuhan tata ruang yang prosesnya memakan waktu sekitar enam bulan hingga satu tahun.
Menyikapi berbagai kritik dan masukan dari publik terkait rencana pemanfaatan lahan di sekitar UI tersebut, Saifullah menyampaikan apresiasi dan menjadikannya sebagai bahan diskusi bersama dalam proses verifikasi lapangan.
"Jadi kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Yang jelas, kami menolak kalau misalnya itu di hutan kota, ya Pak Pram, menolak. Saya juga menolak. UI juga menolak. Ya, saya juga menolak. Nanti kita luruskan bersama," kata dia.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1-4) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini mengusung konsep pengentasan kemiskinan terpadu dengan mengintegrasikan berbagai layanan unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, serta keterhubungan dengan Koperasi Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, saat ini telah beroperasi 182 titik Sekolah Rakyat baik rintisan maupun terintegrasi. Fasilitas ini menampung 44 ribu siswa jenjang SD, SMP, SMA yang didukung oleh ribuan guru, wali asrama dan wali asuh.
100 Sekolah Rakyat diantaranya sudah memiliki gedung permanen, sebagai bagian dari target besar pembangunan 500 sekolah permanen hingga tahun 2029.
Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Kementerian Sosial baru-baru ini mengumumkan ada penambahan 10 titik Sekolah Rakyat rintisan yang dikhususkan untuk menampung anak-anak telantar, anak jalanan, serta anak-anak yang berpotensi putus sekolah.