(Kemnaker) mencatat sebanyak 72.336 pekerja melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja () sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Dilansir dari Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tersebut berdasarkan laporan tenaga kerja yang terkena PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Pada periode Januari hingga Oktober 2026 terdapat 72.336 orang tenaga kerja yang melaporkan terkena PHK pada sistem JKP," demikian dikutip dari keterangan data tersebut, Senin (9/11).
Merujuk pada data tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pekerja ter-PHK terbanyak, yakni 14.694 orang atau sekitar 20,31 persen dari total laporan.
Kemudian, Banten berada di posisi kedua dengan 8.649 pekerja. Selanjutnya, Jawa Tengah mencatat 6.860 pekerja, Jawa Timur sebanyak 6.574 pekerja, dan DKI Jakarta sebanyak 5.360 pekerja.
Jika dirinci berdasarkan bulan terjadinya PHK, jumlah tertinggi tercatat pada Juni 2026 sebanyak 10.439 pekerja. Posisi berikutnya ditempati Mei dengan 9.612 pekerja dan Agustus sebanyak 9.447 pekerja.
Selanjutnya, jumlah pekerja ter-PHK pada April mencapai 8.783 orang, Juli 8.742 orang, Februari 7.901 orang, Maret 7.204 orang, dan Januari sebanyak 5.934 orang.
Sementara itu, laporan PHK pada September tercatat sebanyak 3.672 pekerja. Adapun pada Oktober terdapat 602 pekerja.
Kemnaker menjelaskan laporan PHK yang masuk ke sistem JKP terlebih dahulu melalui proses deduplikasi kondisional berdasarkan NIK dan tanggal terjadinya PHK.
"Apabila terdapat lebih dari satu pencatatan PHK dengan selang waktu kurang dari 6 bulan, pencatatan tersebut diidentifikasi sebagai duplikasi dan pencatatan yang terduplikasi tidak diperhitungkan dalam penyusunan statistik PHK," demikian keterangan Kemnaker.
Kemnaker juga menyatakan data PHK dalam 6 bulan terakhir masih bersifat dinamis dan dapat terus mengalami pembaruan. Hal ini karena pekerja yang terkena PHK masih dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim JKP paling lambat enam bulan sejak tanggal PHK.
Selain itu, angka rekapitulasi pekerja yang melaporkan terkena PHK pada publikasi terbaru dapat berbeda dengan publikasi sebelumnya akibat proses pembaruan dan pengolahan data.
"Oleh karena itu, angka rekapitulasi pekerja yang melaporkan terkena PHK antar-publikasi/olahan tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa memperhatikan tanggal cut-off dan periode pembaruan data," demikian keterangan dalam publikasi tersebut.
Adapun pekerja yang mengalami PHK akibat mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia tidak dimasukkan dalam perhitungan statistik.