Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya meraih penghargaan dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) 2026 atas kontribusinya memperkuat pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC) dan malaria.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Billy Daniel Messakh di Surabaya, Jumat, mengatakan penghargaan tersebut tidak terlepas dari upaya Pemkot Surabaya membangun sistem penanggulangan penyakit yang melibatkan berbagai sektor.
"Selain memperkuat pelayanan kesehatan dan skrining aktif, pemkot juga memastikan ketersediaan anggaran, regulasi, serta dukungan lintas perangkat daerah (PD) agar program pencegahan dan pengendalian berjalan berkesinambungan," tuturnya.
Ie mengemukakan dukungan anggaran menjadi salah satu fondasi penting dalam pelaksanaan program. Pembiayaan tidak hanya dialokasikan melalui Dinkes, tetapi juga mendapatkan dukungan dari PD nonkesehatan, CSR, Baznas, maupun filantropi.
“Penilaian mencakup ketersediaan anggaran untuk program pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, dan malaria di Dinkes, dukungan PD nonkesehatan, serta keterlibatan lembaga CSR, Baznas, maupun filantropi. Selain itu, juga ada dukungan anggaran di tingkat kelurahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan Pemkot Surabaya memperluas upaya pencegahan HIV/AIDS melalui edukasi, skrining kelompok berisiko, pencegahan penularan dari ibu ke bayi, serta penyediaan layanan tes HIV di puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Pemkot juga menyediakan pengobatan antiretroviral (ARV), konseling, hingga pemberian makanan tambahan (PMT) bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Sementara itu, pengendalian TBC dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, skrining aktif, pelacakan kontak erat, pemberian terapi pencegahan, serta pendampingan pasien selama menjalani pengobatan. Adapun untuk malaria, Dinkes memperkuat edukasi pada kelompok sasaran, pengendalian vektor dan lingkungan, diagnosis dini, pengobatan sesuai standar, serta surveilans untuk mencegah penularan.
Billy menyebut salah satu strategi unggulan Surabaya adalah melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan kader dalam penjangkauan serta pendampingan masyarakat. Keterlibatan mereka mendapat dukungan pembiayaan APBD Kota Surabaya, sehingga upaya pencegahan dan pengendalian dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
“Program ini tidak hanya mengandalkan fasilitas pelayanan kesehatan. Kami juga melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kader untuk melakukan penjangkauan serta pendampingan, dengan dukungan pembiayaan dari APBD Kota Surabaya. Seluruh unsur bergerak bersama melalui sistem skrining terpadu dan aktif,” ujarnya.