Oleh : Mohammad Ayub Mirdad
Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga; Koordinator Centre for Strategic and Global Studies (CSGS)
Hubungan Argentina dan Iran kembali memasuki babak ketegangan baru. Bukan melalui konfrontasi militer atau pemutusan hubungan diplomatik semata, melainkan melalui pertarungan label yang memiliki konsekuensi politik dan keamanan. Pada April 2026, pemerintah Argentina di bawah Presiden Javier Milei menetapkan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Iran sebagai organisasi teroris. Sebagai balasan, pada 11 November 2026, Iran menetapkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Argentina sebagai organisasi teroris.
Kedua keputusan tersebut memperlihatkan fenomena yang semakin menarik dalam politik internasional: bagaimana label terorisme dapat digunakan sebagai instrumen tekanan politik antarnegara. Pertanyaannya, apakah penetapan tersebut benar-benar bertujuan melawan terorisme atau justru menjadi bagian dari persaingan geopolitik?
Bagi Argentina, keputusan terhadap IRGC tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang hubungan kedua negara. Buenos Aires menuduh Iran memiliki keterkaitan dengan serangan terhadap pusat komunitas Yahudi AMIA pada 1994 yang menewaskan 85 orang. Argentina juga mengaitkan Hezbollah, kelompok yang dituduh mendapat dukungan Iran, dengan tragedi tersebut. Luka sejarah ini menjadi salah satu dasar politik pemerintahan Milei untuk mengambil sikap lebih keras terhadap Teheran.
Namun, keputusan Argentina juga memiliki dimensi geopolitik. Sejak menjabat pada 2023, Milei secara terbuka memosisikan Argentina lebih dekat dengan Amerika Serikat dan Israel. Penetapan IRGC sebagai organisasi teroris sejalan dengan kebijakan Washington untuk meningkatkan tekanan internasional terhadap Iran. Dengan demikian, keputusan Buenos Aires bukan hanya persoalan keamanan nasional, tetapi juga mencerminkan orientasi politik luar negerinya.
Iran kemudian merespons melalui prinsip resiprositas. Pemerintah Teheran menganggap keputusan Argentina sebagai tindakan bermusuhan karena IRGC merupakan bagian dari angkatan bersenjata resmi Iran. Dengan logika yang sama, Iran menetapkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Argentina sebagai organisasi teroris. Menariknya, Iran tidak memasukkan Angkatan Darat Argentina dalam keputusan tersebut.
Di sinilah persoalan menjadi lebih kompleks. IRGC memang memiliki karakter khusus dalam struktur politik dan militer Iran. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan militer, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam politik, ekonomi, dan jaringan keamanan regional Iran. Sementara itu, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Argentina merupakan institusi resmi negara yang menjalankan fungsi pertahanan nasional.
Menyamakan kedua institusi tersebut dalam kategori organisasi teroris memperlihatkan bahwa definisi terorisme dapat menjadi sangat politis ketika digunakan dalam hubungan internasional.
Secara hukum, negara memang memiliki kewenangan untuk menetapkan organisasi tertentu sebagai entitas teroris berdasarkan hukum nasionalnya. Namun, keputusan unilateral semacam itu tidak otomatis menjadi pengakuan universal dalam hukum internasional. Tidak ada satu daftar tunggal organisasi teroris yang berlaku secara otomatis bagi seluruh negara. Karena itu, penetapan tersebut harus dibedakan dari penetapan internasional yang memiliki dasar dan legitimasi multilateral.
Masalahnya, ketika setiap negara menggunakan definisi terorisme berdasarkan kepentingan politiknya sendiri, standar internasional justru semakin sulit dibangun. Label teroris berpotensi kehilangan makna sebagai instrumen pemberantasan kekerasan dan berubah menjadi alat delegitimasi terhadap pihak yang dianggap sebagai lawan politik.
Fenomena ini juga menunjukkan keterbatasan prinsip resiprositas. Dalam hubungan internasional, tindakan balasan memang sering digunakan untuk merespons kebijakan negara lain. Namun, tidak setiap tindakan balasan menghasilkan posisi yang lebih kuat. Dalam kasus Argentina dan Iran, kedua negara justru terjebak dalam kompetisi simbolik yang mempersempit ruang diplomasi.
Lebih jauh, praktik semacam ini berpotensi menciptakan preseden berbahaya. Jika setiap negara dapat dengan mudah melabeli angkatan bersenjata negara lain sebagai organisasi teroris, batas antara konflik politik, perselisihan diplomatik, dan ancaman keamanan akan semakin kabur. Konsekuensinya bukan hanya terhadap hubungan bilateral, tetapi juga terhadap stabilitas norma internasional yang mengatur hubungan antarnegara.
Bagi Indonesia, perkembangan ini patut menjadi perhatian. Politik luar negeri bebas aktif tidak berarti mengabaikan persoalan terorisme, tetapi juga tidak seharusnya menjadikan Indonesia mudah terseret dalam pertarungan label yang dibangun oleh kekuatan-kekuatan politik global. Indonesia perlu membedakan secara tegas antara upaya memerangi terorisme berdasarkan bukti dan mekanisme hukum dengan penggunaan isu terorisme untuk kepentingan geopolitik.
Pada akhirnya, kasus Argentina dan Iran menunjukkan bahwa dalam politik internasional, sebuah label dapat menjadi senjata tanpa harus mengeluarkan satu peluru pun. Namun, ketika semua pihak merasa berhak menentukan siapa yang disebut teroris, dunia justru menghadapi persoalan baru: siapa yang memiliki legitimasi untuk menentukan batas antara ancaman keamanan dan kepentingan politik?
Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang lebih dahulu memberikan label teroris. Sebab, ketika terorisme menjadi bahasa diplomasi, yang terancam bukan hanya hubungan dua negara, melainkan juga kredibilitas norma internasional itu sendiri.