Ketua Komite IV , Ahmad Nawardi, mengungkap alasan pihaknya mendorong penambahan Transfer ke Daerah (TKD) setelah menyerap aspirasi dari daerah.
"Jadi setiap tahun, kita DPD RI lewat Komite IV melakukan pengkajian, memberikan pandangan atas pendapatan dan belanja negara. Setiap tahun kita menyerap aspirasi di daerah-daerah di seluruh Indonesia, tapi juga melakukan rapat-rapat dengar pendapat."
"Nah, dari itu kita lakukan setiap tahun menjelang kita menyampaikan pandangan dan pendapat pada APBN. Selain itu, dasar kita juga menyampaikan mengenai angka-angka dari Kementerian Keuangan. Jadi untuk RAPBN 2026/2027 dasar kita kan DPD meminta penambahan anggaran dari Rp735 triliun yang ada di RAPBN itu, kita mengusulkan menambah Rp45 triliun sampai Rp48 triliun. Jadi totalnya Rp780 koma sekian triliun," ujar Ahmad dalam forum Senator Menyapa di Studio II CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11).
Ahmad Nawardi mengatakan pihaknya mendapat banyak aspirasi dari daerah, terutama daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah.
Dasar kami adalah setelah selain aspirasi dari berbagai daerah, juga data sebenarnya dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, di mana terdapat 351 daerah provinsi, kabupaten, kota yang memiliki kapasitas fiskal rendah bahkan sangat rendah.
"Ada dua provinsi yang sangat rendah yang berada di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Ada 30 atau 39 kalau tidak salah kabupaten yang sangat rendah dan dua kota. Jadi totalnya sekitar 351 daerah, dan ada 30 yang rendah," ucap Ahmad.
"Nah, dari situlah karena kapasitas fiskal yang sangat rendah itu, maka kita mengusulkan kepada pemerintah agar ada penambahan. Minimal katanya teman-teman daerah, nilainya angkanya sama dengan tahun 2025," sambungnya.
Arah TKD berubah tajam dalam dua tahun terakhir. Pagu TKD APBN 2026 ditetapkan Rp693 triliun, jauh di bawah pagu definitif 2025 sebesar Rp848,52 triliun, dengan outlook 2026 di angka Rp696,9 triliun.
Pada APBN 2027, yang disahkan DPR pada 29 September 2026, mengalokasikan TKD Rp735 triliun atau naik 5,5 persen dari outlook 2026.
"Tetapi pemerintah pusat akhirnya hanya menyanggupi pagu Rp735 triliun. Alasannya karena selain dana TKD yang langsung ditransfer ke daerah, ada dana-dana lain dari pusat lewat lembaga maupun kementerian dalam bentuk program-program belanja kementerian/lembaga," ucap Ahmad.
Senator Menyapa episode dua membahas seputar Transfer ke Daerah (TKD) yang merupakan instrumen utama kebijakan fiskal nasional untuk menopang pemerataan pembangunan, memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang memadai.
Instrumen ini mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta transfer lainnya. Persoalan yang terus mengemuka meliputi kecukupan dana, keadilan distribusi, kepastian penyaluran, dan mutu belanja daerah.
Sejumlah pembicara yang akan hadir adalah Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, Anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung Darmansyah Husein, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.
Senator Menyapa Episode II dapat disaksikan melalui CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan live streaming di CNNIndonesia.com pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB.