Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkap ada 22 persyaratan yang harus dipenuhi oleh dua calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Persyaratan tersebut nantinya diserahkan bersamaan dengan pengajuan nama kandidat kepada MPR.
"Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau nggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani mengatakan MPR telah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan persyaratan kedua calon wapres. Tim tersebut akan menguraikan secara detail persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk dokumen ijazah.
Muzani mengatakan tim verifikasi akan dikoordinatori oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem, Lestari Moerdijat. Sedangkan tim ad hoc dipimpin oleh Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
"Rapat gabungan juga memutuskan bahwa tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh dua orang wakil ketua, dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD. Dan tim verifikasi, koordinatornya Ibu adalah Ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim Saudara Habiburohman dan Sekretaris dari PDI Perjuangan," ujarnya.
Sebelumnya, Ahmad Muzani mengatakan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden RI diundur menjadi 9 Desember 2026. Semula, paripurna dijadwalkan pada 2 Desember 2026.
"Sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden serta pemilihan dan pelantikan jabatan wakil presiden RI akan diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2026," kata Muzani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani menyebut Presiden Prabowo memiliki sejumlah agenda penting. Presiden disebut membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan dua nama wapres yang akan dikirim ke MPR.
"Akan tetapi, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu. Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan," ujar Muzani.
"Karena itu, dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wakil presiden diusulkan tanggal 9 Desember, harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur 1 minggu," tambahnya.