Ketua Umum Partai NasDem, , angkat suara merespons wacana Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka di DPR RI.
Paloh mengatakan pemakzulan bisa saja dilakukan jika seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada jalan alternatif lain untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Gibran.
"Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara," ujar Paloh usai acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11) malam.
Meski begitu, Paloh menyatakan polemik ijazah Gibran ini telah menimbulkan rasa prihatin dan kesedihan bagi bangsa Indonesia.
"Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita," katanya.
Ia menyebut Prabowo Subianto dan Gibran telah diberikan kepercayaan untuk memimpin negara lewat Pemilu 2024 hingga 2029 mendatang.
Akan tetapi, kata dia, baru dua tahun berjalan justru harus menghadapi persoalan ijazah tersebut. Oleh karenanya, Paloh menyambut putusan yang telah dikeluarkan MK dan MA tidak dengan kegembiraan melainkan kesedihan.
"Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan," ucap Paloh.
"Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan, dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita yang bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air," lanjutnya.
Wacana pemakzulan Gibran mengemuka buntut putusan MK dan MA menyangkut surat keterangan atau ijazah Gibran.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan terkait dengan keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran Rakabuming Raka. Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya.
Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sementara itu, pada sidang Selasa (6/10), MK melalui Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 lebih dulu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Meski demikian, MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.
MK menyerahkan persoalan ijazah Gibran ke parlemen. Adapun wakil rakyat di Senayan tengah berkonsolidasi menjajaki wacana pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden.