JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan aturan pengelolaan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor kelautan dan perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur tata kelola karbon biru, termasuk pengukuran dan verifikasi unit karbon serta pembagian manfaat bagi masyarakat pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meluncurkan regulasi tersebut dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki, Rabu (18/11/2026). Menurut dia, aturan ini menjadi landasan pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru sekaligus mendukung perlindungan ekosistem pesisir dan laut.
“Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya. Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” kata Trenggono, Kamis (19/11/2026).
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara menjelaskan, Permen KP Nomor 17 Tahun 2026 menjadi pedoman agar setiap kegiatan karbon biru memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Setiap aksi karbon biru harus melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV), serta tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia.
“Regulasi ini juga untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengembang proyek karbon biru, sekaligus membangun kepercayaan mitra internasional terhadap unit karbon yang dihasilkan Indonesia,” ujar Koswara.
Koswara mengatakan, mekanisme pembagian manfaat yang adil juga menjadi perhatian dalam regulasi tersebut. Pengembangan ekonomi karbon diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem.
Aturan tersebut juga mengatur pencegahan penghitungan ganda atas unit karbon. Koswara menjelaskan, satu unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), maupun ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan.
Selain meluncurkan Permen KP Nomor 17 Tahun 2026, KKP bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menggelar dialog tingkat tinggi bertajuk “Advancing Blue Carbon in Indonesia: From Regulation to Implementation and Partnership”. Dalam kegiatan tersebut, KKP mencatat meningkatnya minat pengembang proyek dan investor untuk berkolaborasi dalam pengembangan karbon biru Indonesia.
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Haruki Agustina mengatakan, pengelolaan nilai ekonomi karbon di setiap sektor perlu terhubung dengan kerangka nasional. Dengan begitu, kontribusi sektoral dapat diperhitungkan dalam pencapaian target iklim nasional.
“Di bawah kerangka kerja nilai ekonomi karbon nasional kita, setiap sektor berkontribusi pada satu sistem nasional, sehingga upaya sektoral dapat terhubung dengan target iklim nasional atau Nationally Determined Contributions, akuntansi karbon, dan penerapan kerangka NEK,” kata Haruki.