Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mempertimbangkan sejumlah komponen biaya dalam penyusunan aturan tarif pengantaran barang dan makanan melalui kurir online, mulai dari biaya risiko, penanganan barang (handling), penimbangan (weighting), hingga waktu tunggu dan parkir.
Pertimbangan itu dilakukan usai Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima audiensi dari Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) pada Jumat (20/11).
Meutya mengatakan pemerintah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi termasuk dari FDTOI. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital mengenai pedoman biaya jasa layanan pengantaran barang dan makanan.
"Kemkomdigi mengapresiasi masukan yang diberikan. Sebelumnya kami memang sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan termasuk memasukkan biaya handling dan weighting. Termasuk biaya risk based atau risiko. Ini menjadi salah satu masukan dari Bapak-Bapak sekalian," ujar Meutya dalam audiensi dengan FDTOI di Kantor Pusat Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (20/11).
Meutya menjelaskan pengaturan tarif pengantaran barang dan makanan membutuhkan pendekatan tersendiri karena karakteristik layanannya berbeda dengan transportasi penumpang. Pengantaran barang memiliki variabel tambahan yang perlu diperhitungkan agar struktur biaya jasa mencerminkan beban dan risiko yang dihadapi pengemudi kurir.
Menurut Meutya, komponen biaya risiko dapat mempertimbangkan dimensi dan berat barang hingga nilai barang yang diantarkan. Pemerintah juga akan mengkaji kemungkinan memasukkan karakteristik khusus barang yang membutuhkan penanganan tertentu.
"Untuk risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ. Apakah selain dimensi, berat juga dimasukkan, dan lain-lain. Kemudian ada nilai barang, nanti kita pertimbangkan juga," ucapnya.
Selain itu, pemerintah turut mencermati kebutuhan pengaturan biaya tunggu dan parkir. Kedua komponen tersebut menjadi bagian dari masukan pengemudi karena aktivitas pengantaran tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang sama. Ada barang yang membutuhkan waktu penanganan khusus, termasuk makanan yang memiliki batas ketahanan dan waktu pengiriman tertentu.
Meutya menegaskan penyusunan aturan harus dilakukan secara cermat agar mampu mengakomodasi kondisi riil di lapangan sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pihak dalam ekosistem layanan pengantaran berbasis aplikasi.
"Karakteristik pengantaran barang dan makanan ini berbeda, jadi tidak bisa pakai formula yang sama dengan yang mengantar manusia. Meskipun tadi Bapak katakan risikonya sama dengan pengemudi ojek online, tetapi kurir juga membawa barang, termasuk makhluk hidup, makanan yang punya daya tahan, ada waktu-waktu khusus, kemudian biaya tunggu, biaya parkir, dan lain-lain," ujar Meutya.
Ia menambahkan pengaturan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Regulasi tersebut menjadi wujud komitmen Presiden untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan tata kelola bagi pengemudi ojek online, perusahaan aplikasi, pelaku UMKM, serta pengguna layanan transportasi digital.
Dalam pelaksanaannya, Kemkomdigi memiliki mandat menyusun Peraturan Menteri mengenai pedoman biaya jasa layanan transportasi barang dan makanan.
Namun, Meutya menjelaskan bahwa terdapat sejumlah komponen penghitungan yang saling berkaitan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan sehingga penyusunannya perlu diselaraskan dengan regulasi dari kementerian tersebut.
"Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI," katanya.
Sementara itu, persoalan yang berada di luar kewenangan Kemkomdigi akan dikoordinasikan dengan lembaga terkait. Salah satunya adalah dugaan praktik monopoli atau tindakan perusahaan yang berpotensi menghilangkan persaingan usaha, yang memerlukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
"Kami bisa melakukan penegakan, baik itu sanksi dan lain-lain, untuk hal-hal lain dari masukan tadi kita bisa koordinasikan dengan institusi atau lembaga lain," tegas Meutya.
Melalui audiensi tersebut, Kemkomdigi berharap penyusunan pedoman biaya jasa pengantaran barang dan makanan dapat menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi kerja kurir secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan pengemudi, perusahaan platform, UMKM, dan masyarakat pengguna layanan.