BREBES – Penyebaran informasi kesehatan yang akurat melalui media sosial dinilai penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong Satuan Tugas Media Sosial (Satgas Medsos) pemerintah daerah lebih aktif menyampaikan informasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang kesehatan, khususnya Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan penanggulangan tuberkulosis (TB).
Penguatan peran tersebut menjadi fokus Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Optimalisasi Satgas Medsos dalam Menyukseskan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bidang Kesehatan” di Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT), Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa (10/11/2026). Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring itu melibatkan perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, pengelola komunikasi publik pemerintah daerah, serta praktisi media sosial dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Mewakili Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi, Ketua Tim Kelembagaan Komunikasi Pemerintahan Daerah Agus Tri Yuwono mengatakan, Satgas Medsos memiliki peran strategis dalam menjembatani informasi program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Menurut dia, media sosial pemerintah tidak cukup hanya digunakan untuk memublikasikan kegiatan atau capaian program.
Informasi yang disampaikan juga harus mampu membangun pemahaman sekaligus mendorong masyarakat mengambil tindakan nyata untuk menjaga kesehatan. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Agus mengibaratkan pengelola media sosial pemerintah sebagai pejuang masa kini yang turut berkontribusi melalui ruang digital.
“Satu unggahan yang tepat bisa mengajak seseorang untuk memeriksa kesehatan, mendorong tetangga atau rekan-rekan untuk mengikuti Cek Kesehatan Gratis,” ujar Agus.
Ia juga mendorong Satgas Medsos memperkuat kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kader PKK, serta komunitas lokal. Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas jangkauan informasi mengenai CKG dan penanggulangan TB.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Lilik Henry Ristanto menyoroti pentingnya kemampuan pemerintah beradaptasi dengan perubahan ekosistem komunikasi digital. Perkembangan algoritma media sosial, konvergensi media, monetisasi platform, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) menuntut pengelolaan komunikasi publik yang semakin profesional, responsif, kreatif, dan humanis.
Lilik mengingatkan bahwa kecepatan penyampaian informasi harus tetap diimbangi dengan akurasi dan kredibilitas, terutama untuk isu kesehatan masyarakat. Satgas Medsos juga diharapkan aktif memantau isu, mengantisipasi penyebaran hoaks kesehatan, serta menyampaikan klarifikasi berdasarkan data dan sumber resmi.
Menurut Lilik, keberhasilan komunikasi publik tidak semata-mata diukur dari banyaknya konten yang dipublikasikan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat memahami informasi yang disampaikan.
Penguatan peran Satgas Medsos juga perlu didukung pemahaman mengenai substansi program kesehatan. Dalam sesi pemaparan, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Heri Purnomo menekankan bahwa penanggulangan TB membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya sektor kesehatan.
“Menangani penyakit, termasuk tuberkulosis, itu tidak bisa ditangani oleh kesehatan saja. Kita harus menggunakan strategi total football. Artinya, semuanya harus bergerak,” tegas Heri.
Menurut Heri, kolaborasi lintas sektor penting untuk memperkuat upaya pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan TB sekaligus mendukung target eliminasi TB pada 2030. Dalam hal ini, Satgas Medsos dapat membantu menyebarluaskan informasi kesehatan yang benar dan mudah dipahami masyarakat.
Selain penguatan substansi program kesehatan, peserta mendapatkan pembekalan strategi komunikasi digital dari Dann Rizky, dosen digital marketing sekaligus pendiri The University Content Creator. Melalui pemaparan materi dan praktik penyusunan content plan, peserta dibekali cara mengemas informasi program pemerintah menjadi konten yang menarik, kreatif, dan relevan dengan karakteristik audiens media sosial.
Pembekalan tersebut diharapkan membantu Satgas Medsos merancang publikasi yang lebih terarah dan konsisten. Dengan demikian, informasi mengenai CKG dan penanggulangan TB tidak hanya menjangkau masyarakat secara luas, tetapi juga mendorong keterlibatan mereka.
Melalui kegiatan ini, Komdigi berharap Satgas Medsos pemerintah daerah semakin optimal menjalankan fungsi komunikasi publik. Peran tersebut mencakup penguatan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi kredibel, serta penanganan disinformasi di ruang digital.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan strategi komunikasi yang tepat, media sosial pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi sarana publikasi program. Kanal digital tersebut juga dapat membantu membangun pemahaman, meningkatkan kesadaran, dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung PHTC bidang kesehatan.