Nasional

Komisi III DPR mulai rapat soal RUU Penyadapan

Komisi III DPR mulai rapat soal RUU Penyadapan

Jakarta (ANTARA) - Komisi III DPR RI mulai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mendengar masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan, dengan mengundang Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, mengatakan dalam beberapa waktu belakangan, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.

Permasalahan tersebut, menurut dia, merupakan dinamika yang terjadi pada sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh institusi yang memiliki kewenangan penyadapan.

"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan," kata Habiburokhman.

Pada prinsipnya, dia menjelaskan bahwa penyadapan digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan, sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas.

Namun di sisi lain, menurut dia, penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat menjadi alat invasi negara atau pihak tertentu terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu lainnya.

Dia menyatakan penyadapan sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penyadapan merupakan kewenangan atau kegiatan yang membatasi hak asasi manusia, yakni hak privasi.

Di samping itu, menurut dia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa hak privasi adalah hak yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights.

"Sehingga penyadapan maupun perekaman membutuhkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara tersendiri tentang penyadapan atau perekaman untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan kewenangan," katanya.

Dia menjelaskan pengaturan kewenangan penyadapan saat ini telah ada di berbagai undang-undang seperti KUHAP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Narkotika, dan undang-undang terkait lainnya.

Namun, kata Habiburokhman, pengaturan penyadapan dalam sejumlah undang-undang tersebut tidak mengatur penyadapan secara rinci dan prosedurnya masih beragam. Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin, hingga belum diatur soal jangka waktu penyadapan.

"Belum ada mekanisme yang jelas dan tegas sehingga belum terdapat batasan-batasan konstitusional untuk menjamin perlindungan hak konstitusional seperti data dan informasi pribadi," katanya.

Dia menegaskan bahwa pengaturan khusus itu akan memperjelas mekanisme atau prosedur tata cara kegiatan penyadapan yang harus dilakukan secara profesional dan akuntabel, tidak diskriminatif, sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara.

"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," kata dia.