Denpasar (ANTARA) - Komisi IV DPRD Bali mengusulkan pembentukan peraturan daerah (perda) inisiatif dewan tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan usai rapat bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan Bali-Nusa Tenggara-Papua (Banuspa).
"Kami di DPRD Bali akan melaporkan rencana pengusulan perda inisiatif dewan ini kepada pimpinan DPRD setelah menerima pemaparan dari BPJS Ketenagakerjaan," kata Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta di Denpasar, Senin.
Suwirta menyampaikan usulan ini dipicu oleh belum optimalnya cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali yang baru menyentuh 48 persen, jauh di bawah capaian jaminan kesehatan.
DPRD Bali melihat perlu regulasi daerah untuk mengayomi pekerja bukan penerima upah pada desil 1 hingga 5, seperti buruh, tukang panggul pasar, petani, dan nelayan.
Ia mencatat baru Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki perda spesifik jamsostek, sementara Bali saat ini baru mengantongi perda ketenagakerjaan umum.
Dengan besaran iuran Rp16.800 per bulan, Suwirta mendorong BPJS Ketenagakerjaan merangkul Lembaga Perkreditan Desa (LPD), koperasi, dan Dekopinwil untuk menggaet kepesertaan sebelum perda disahkan.
Selain membahas inisiatif perda, Suwirta mendesak pemerintah pusat mengevaluasi aturan pemotongan pajak atas klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di atas Rp50 juta.
"Tidak selayaknya klaim jaminan hari tua masyarakat yang memasuki usia pensiun dipotong pajak, sehingga regulasi tersebut harus ditinjau ulang," ujarnya.
BPJS Ketenagakerjaan kemudian mendukung rencana Komisi IV DPRD Bali dalam memperkuat payung hukum perlindungan pekerja.
"Adanya perda nanti tentu akan memperkuat regulasi yang ada dan mengikat semua pihak untuk terlibat dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Wakil Kepala Wilayah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Banuspa Agus Theodorus Parulian Marpaung.
Agus menyebut kepesertaan di Bali saat ini terdiri dari pekerja penerima upah sebesar 65 persen dan pekerja bukan penerima upah baru 38 persen, dengan target peningkatan menjadi 54 persen pada 2027 sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan klaim sebesar Rp1,5 triliun kepada 134 ribu pekerja ber-KTP Bali.
Mengenai penanganan kecelakaan kerja di jalan raya, klaim ditanggung Jasa Raharja hingga Rp20 juta sebelum dilanjutkan penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa perawatan tanpa batas biaya dan penggantian penghasilan.
"Selama pekerja dirawat akibat kecelakaan kerja, pengganti penghasilan akan diberikan penuh setiap bulan sesuai nominal yang dilaporkan," ujar Agus.
Terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan ABK, ia mengimbau penggunaan jalur resmi agar terdaftar secara otomatis, serta mengonfirmasi bahwa pajak klaim JHT di atas Rp50 juta merupakan regulasi Kementerian Keuangan yang kini sedang diusulkan penghapusannya.