Politik

Komisi V DPR minta pengembang penuhi kewajiban hunian berimbang

Komisi V DPR minta pengembang penuhi kewajiban hunian berimbang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta pengembang perumahan agar memenuhi kewajiban pembangunan hunian berimbang.

Menurut dia, kebijakan tersebut harus diwujudkan secara nyata sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau.

"Karena itu, kami memandang hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif pengembang, melainkan instrumen keadilan agar masyarakat berpenghasilan rendah juga memperoleh akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau," ujar Ridwan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mewajibkan setiap badan hukum yang membangun perumahan untuk menerapkan konsep hunian berimbang. Untuk pembangunan perumahan skala besar, kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam satu hamparan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), kata Ridwan, menegaskan pembangunan di atas 3.000 unit wajib memenuhi komposisi satu rumah mewah, minimal dua rumah menengah, dan minimal tiga rumah sederhana.

Dia menilai kewajiban tersebut semakin penting mengingat backlog kepemilikan rumah masih mencapai 9,64 juta rumah tangga. Sementara itu, kemampuan anggaran negara untuk mendukung Program 3 Juta Rumah juga terbatas.

Seperti diketahui, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk memperkuat kebijakan hunian berimbang sebagai salah satu strategi memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni.

Pada pembangunan perumahan skala besar di atas 3.000 unit, pengembang wajib menerapkan komposisi hunian berimbang 1:2:3, yakni satu rumah mewah, minimal dua rumah menengah, dan minimal tiga rumah sederhana yang dibangun dalam satu hamparan.

Selain penguatan kebijakan hunian berimbang, Kementerian PKP juga mendorong penyempurnaan berbagai regulasi pendukung, antara lain terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah, skema pembiayaan lahan, serta pengembangan hunian vertikal bersubsidi untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap rumah layak huni.