Kompolnas Minta Polri Buka Nama Target dalam Kasus Dugaan Penyadapan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional () mendesak kepolisian untuk mengungkap secara transparan kasus dugaan yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga orang lainnya. Langkah ini dinilai penting karena banyak informasi mengenai kasus tersebut beredar di publik, tetapi belum dipastikan kebenarannya.

"Saya kira memang proses ini harus terbuka, harus transparan, seperti apa yang dijanjikan oleh rekan-rekan di kepolisian," kata Komisioner Kompolnas Chairul Anam kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

"Kenapa ini saat ini momennya jadi sangat penting untuk lebih transparan, ya, lebih terbuka? Karena memang banyak informasi yang di publik itu belum ketemu ujung pangkalnya. Padahal publik punya kepentingan yang besar terhadap peristiwa ini," sambung Anam.

Anam menyoroti banyaknya nama tokoh publik yang disebut-sebut terkait kasus tersebut, tetapi belum jelas kebenaran informasi itu. Karena itu, dia berharap kepolisian dapat menjelaskan secara terperinci siapa saja yang menjadi target penyadapan.

Menurut Anam, penjelasan tersebut harus disampaikan oleh Mabes Polri agar informasi yang beredar di masyarakat dapat dipastikan kebenarannya.

"Kami berharap tim ini bisa menjelaskan sedetail mungkin sehingga fakta-fakta atau peristiwa yang berseliweran di publik menjadi satu peristiwa yang memang benar," ucapnya.

Anam menilai, penjelasan secara transparan merupakan tanggung jawab Mabes Polri. Dia meyakini Polri mampu menangani perkara tersebut secara transparan, akuntabel, dan objektif.

Karena itu, Anam menegaskan perlunya penjelasan secara berkala mengenai kasus tersebut, baik terkait rangkaian peristiwa maupun substansinya. Dengan demikian, penanganan perkara dapat berjalan sesuai koridor penegakan hukum.

Dia juga menilai masyarakat memiliki harapan besar kepada Mabes Polri untuk menangani kasus tersebut secara terbuka.

"Jadi, untuk menunjukkan isu ini adalah isu penegakan hukum, ya, minta supaya ada penjelasan secara berkala. Berkala secara substansi maupun berkala secara tahapan. Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik," ujar Anam.