REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN, – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Budiman Gultom. Vonis ini dijatuhkan pada Jumat atas keterlibatannya dalam kasus korupsi dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk penataan lampu penerangan jalan umum senilai Rp4,3 miliar.
"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budiman Gultom, oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Cipto Hosari Parsaoran Nababan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Sumatera Utara.
Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp200 juta kepada Budiman. Apabila denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang. "Jika terdakwa tidak mempunyai pendapatan atau kekayaan yang mencukupi atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 80 hari," tegas hakim.
Dalam putusannya, majelis hakim tidak membebankan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Budiman. Hal ini karena terdakwa dinilai tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.
Vonis Lebih Berat untuk Direktur PT Global Menara Berdikari
Sementara itu, terdakwa lainnya, William Leo alias Wawa selaku Direktur PT Global Menara Berdikari, dijatuhi hukuman lebih berat. William divonis lima tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp1,8 miliar, sesuai jumlah yang dinikmatinya. Dari jumlah tersebut, terdakwa telah mengembalikan sekitar Rp376,8 juta.
Majelis hakim menyatakan perbuatan kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan primer, yakni Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pertimbangan Hakim dan Respons Para Pihak
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan telah merugikan keuangan negara. Khusus untuk Budiman, majelis menilai bahwa sikapnya yang tidak mengakui perbuatan menjadi hal yang memberatkan. Sementara itu, keadaan yang meringankan bagi keduanya adalah sikap sopan selama persidangan dan status mereka yang belum pernah dihukum. Bagi Budiman, pertimbangan meringankan lainnya adalah ia tidak menikmati hasil korupsi tersebut.
Atas putusan ini, baik kedua terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tapanuli Utara menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari. Mereka akan menentukan sikap apakah menerima atau mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Sebelumnya, JPU Kinata Purba menuntut kedua terdakwa dengan pidana delapan tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 120 hari kurungan. Khusus William, JPU juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp4,3 miliar dengan memperhitungkan pengembalian yang telah dilakukan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.