Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami uang-uang yang diterima mantan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH terkait pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, mengatakan lembaga antirasuah mendalami hal tersebut dengan memeriksa UK yang sempat menjabat Kepala Seksi Penindakan Cukai I pada Ditjen Bea Cukai pada 2025.
“Yang bersangkutan didalami soal pengetahuannya mengenai penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh GHH,” kata Budi.
Sebelumnya, UK diperiksa sebagai saksi kasus tersebut oleh KPK pada 16 November 2026.
Selain itu, dia mengatakan KPK mendalami penerimaan uang yang diterima GHH dengan memeriksa saksi SP selaku pihak swasta pada 17 November 2026.
“SP didalami berkaitan dengan dugaan pemberian kepada oknum di Bea dan Cukai, khususnya kepada tersangka GHH,” katanya.
Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026, dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.
Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara tersebut melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik).
Hingga September 2026, sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni:
1. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal
2. Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono
3. Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan
4. Pemilik Blueray Cargo John Field
5. Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan
6. Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri
7. Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo
8. Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH
9. Pejabat fungsional Bea Cukai Madya berinisial AD
Pada 28 Oktober 2026, KPK kembali mengumumkan pengembangan perkara tersebut melalui penerbitan satu sprindik umum. KPK kemudian menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.
Sehari setelahnya, KPK melanjutkan penggeledahan terhadap enam perusahaan terafiliasi PT Djarum di Kudus.
KPK pada 30 Oktober 2026 kembali melakukan penggeledahan, yakni di Kantor Bea Cukai Semarang, serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kota Semarang, Jateng.
Penggeledahan-penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti-bukti adanya kerugian negara pada sektor cukai yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Di sisi lain, KPK tengah mendalami dugaan pemberian uang oleh pihak PT Djarum kepada pihak-pihak di Bea Cukai.