Politik

KPK Deteksi Peringatan HUT Ke-222 Kabupaten Klaten Dikorupsi

KPK Deteksi Peringatan HUT Ke-222 Kabupaten Klaten Dikorupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-222 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng), dikorupsi. Adapun setiap kecamatan diduga diminta untuk menyetorkan uang hingga Rp 50 juta ke pihak-pihak terkait.

"Untuk kutipan masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka Rp 50 juta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Menurut Budi, KPK saat ini sedang mendalami teknis permintaan uang tersebut. "Untuk teknisnya, tentu nanti diperdalam lagi apakah langsung dari bupati kepada setiap camat, atau kemudian ada pihak-pihak lain yang bertindak sebagai perantara," katanya.

Selain itu, menurut Budi, dugaan korupsi terkait HUT ke-222 Klaten berkaitan dengan pengadaan barang hingga jasa event organizer (EO). "Dalam perayaan tersebut diduga proses pengadaan event organizer atau penyelenggara kegiatan ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Itu berkaitan dengan tersangka MAW selaku pihak swasta dalam perkara ini," ujarnya.

Dia menjelaskan, KPK menduga korupsi tersebut bermula dari proses pengadaan yang dilakukan dengan penunjukan langsung. "Proses penunjukan langsung kepada pihak swasta ini diduga tidak melalui proses dan mekanisme yang semestinya," kata Budi.

Dia menyebut, KPK menduga pihak swasta tersebut kemudian memberikan sejumlah uang kepada pihak Bupati Klaten. "Ada dugaan kickback (suap) ya dari pihak swasta kepada pihak Bupati terkait event tersebut. Semuanya masih didalami," jelas Budi.

Oleh sebab itu, sambung dia, KPK menyayangkan terjadinya dugaan korupsi pada penyelenggaraan HUT ke-222 Klaten. "Event Hari Ulang Tahun Pemerintah Kabupaten yang di sana mengajak seluruh lapisan masyarakat, bahkan melakukan banyak promosi untuk meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke Klaten, tetapi kemudian di belakangnya ada dugaan praktik-praktik korupsi yang terjadi," ucap Budi.

Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan menangkap Bupati Klaten berinisial HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng ALH, dan 21 orang lain pada 15 Oktober 2026. Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan HWI, ALH, dan MAW selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

KPK juga mengatakan terdapat lima klaster dugaan korupsi, di antaranya terkait dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran terkait upah pungut. Sementara itu, KPK mulai memanggil sejumlah saksi kasus tersebut pada 27 Oktober 2026.

sumber : Antara