Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran uang kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengondisian audit Pemerintah Kabupaten Klaten dan Pemalang.
“Ada dugaan ke sana,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu.
Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK tengah menelusuri dugaan tersebut dalam penyidikan dua perkara.
“Jadi, ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak,” katanya.
Sementara itu, ketika ditanya apakah KPK akan memanggil pihak-pihak di BPK RI sebagai saksi pada dua kasus tersebut, dia mengatakan lembaga antirasuah terlebih dahulu mendalami kewenangan BPK RI dan BPK Perwakilan terhadap temuan audit.
"Nanti kita lihat apakah kewenangan dalam dropping (penghapusan, red.) suatu temuan audit ini berhenti di BPK Perwakilan atau kemudian ada kewenangan pusat dalam melakukan pengondisian temuan," ujarnya.
Sebelumnya, KPK pada 16 Oktober 2026 mengungkap dugaan korupsi terkait pengondisian temuan audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, dan menetapkan Bupati Klaten berinisial HWI serta Kepala Perwakilan BPK Jateng ALH sebagai tersangka.
KPK pada 11 November mengagendakan pemeriksaan terhadap ALH sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif berinisial AW.
KPK menduga terjadi korupsi pengondisian temuan audit BPK di lingkungan Pemkab Pemalang sehingga memeriksa ALH sebagai saksi kasus AW pada tanggal tersebut.