Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga pejabat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dan seorang Staf Ahli Bupati Bolaang Mongondow Utara untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara nonaktif berinisial SL.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama RSM, AJP, JCM, dan AD,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.
Para saksi tersebut terdiri atas AJP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, JCM selaku Sekretaris Daerah, AD selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta RSM selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Sebelumnya, KPK pada Senin (9/11) memanggil YK selaku aparatur sipil negara (ASN), serta FAT, PP, dan RB selaku pihak swasta untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, hanya RB yang diketahui memenuhi panggilan KPK.
KPK pada Selasa (10/11) memanggil SM selaku Kepala Dinas Kesehatan Bolaang Mongondow Utara, serta tiga pihak swasta berinisial AM, FOM, dan AFH untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, keempatnya tidak diketahui memenuhi panggilan KPK atau tidak.
Pada Rabu (11/11), KPK memeriksa empat saksi yang terdiri atas Kepala Dinas Pertanian Bolaang Mongondow Utara berinisial S, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bolaang Mongondow Utara SNB, FTU selaku Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bolaang Mongondow Utara, serta ASN berinisial MP.
Kasus tersebut bermula saat KPK pada 21 September 2026 menangkap SL dan 13 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan SL sebagai tersangka tunggal pada kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. KPK juga menyita uang tunai berjumlah Rp200 juta terkait kasus tersebut.
Menurut KPK, SL diduga melakukan dugaan korupsi sejak menjabat sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2023-2024, dan saat menjadi Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2025-2030.
Dalam kurun waktu tersebut, KPK menduga SL memeras pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, dan meraih Rp130 juta.
KPK juga menduga SL memperoleh gratifikasi sebanyak Rp11,14 miliar selama 2023–2026.