Komisi Pemberantasan Korupsi () menyatakan akan menjalankan terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah disahkan DPR RI.
Namun, KPK akan terlebih dahulu mengkaji ketentuan dalam regulasi tersebut untuk melihat keterkaitannya dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya sebagai penegak hukum berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Perampasan Aset.
"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11).
Menurut Budi, ketentuan dalam UU Perampasan Aset sejalan dengan upaya KPK memberantas korupsi. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara.
"Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak hanya concern (fokus) soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara," katanya.
Meski demikian, KPK belum akan langsung menerapkan seluruh ketentuan dalam UU tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan kajian. Budi mengatakan pihaknya akan menelaah pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas lembaga antirasuah.
"KPK tentu akan mempelajari dan menganalisis ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan," ujarnya.
Kajian tersebut juga mencakup Pasal 53 dan Pasal 61 yang mengatur pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.
"Kami akan mempelajari terkait dengan pasal per pasal dari undang-undang tersebut," katanya.
Budi turut menanggapi diskursus publik mengenai kekayaan penyelenggara negara atau pejabat publik yang dinilai tidak wajar, tetapi tidak masuk dalam pengaturan UU Perampasan Aset. KPK memahami adanya perhatian masyarakat terhadap persoalan tersebut.
"Tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, terutama terkait poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini," ujarnya.
Ia berharap DPR dan pemerintah tetap membuka ruang bagi masukan masyarakat untuk mengevaluasi regulasi tersebut setelah diterapkan. Evaluasi dinilai penting untuk mengukur efektivitas aturan dalam mencapai tujuan pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset.
"Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali," katanya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang.