Nasional

KPK Ungkap Modus Bagi-bagi Proyek di BNPB Pakai Dana Bencana

Jubir KPK Budi Prasetyo. (Fadil/detikcom)
Foto: Jubir KPK Budi Prasetyo. (Fadil/detikcom)
Jakarta -

KPK mengungkapkan ada beragam modus yang digunakan dalam proses penunjukan langsung perusahaan-perusahaan untuk mengerjakan proyek pengadaan di BNPB menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan. KPK mengatakan, modus yang dipakai mulai dari pinjam bendera perusahaan hingga pemberian fee ke pejabat BNPB bagi perusahaan yang mau ditunjuk langsung mengerjakan proyek.

"Ada para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan)," terang Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

"Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek tapi dengan komitmen untuk memberikan sejumlah fee kepada oknum di BNPB," lanjutnya.

Selain itu, Budi juga menyampaikan ada modus mark-up harga dalam pengadaan barang dan jasa. Dia pun mengatakan semua temuan ini terus didalami oleh penyidik.

"Kemudian ada juga modus yang menaikkan atau mark-up harga dari PBJ yang kemudian diduga untuk kickback kepada oknum oknum di BNPB termasuk soal uang-uang yang dikelola oleh saudara BM dan juga saudara RIC ini untuk keperluan apa saja, untuk keperluan siapa saja, semuanya di dalami ini," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menyampaikan bahwa mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, telah diperiksa oleh POM TNI terkait kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan. KPK menjelaskan, Suharyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Jadi pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

"Yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi," lanjutnya.

Budi mengatakan, Suharyanto diperiksa bersama dengan seorang Deputi di BNPB yang juga merupakan TNI aktif. Kemudian juga bersama salah satu Korsespim.

"Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan sejumlah pihak termasuk salah satu deputi di BNPB, kemudian salah satu Korsespim atau koordinator keprotokolan di BNPB juga sudah dilakukan pemeriksaan dalam rangkaian kegiatan penyidikan perkara ini," jelas Budi.

Budi mengatakan, dalam pemeriksaan ini ketiganya didalami oleh penyidik soal proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Termasuk juga terkait penunjukan langsung kepada para vendor atau penyedia barang dan jasa.

"Karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut. Di mana kemudian ada beragam modus kickback, ya," tutur Budi.

Dia pun memastikan penyidik KPK secara intens berkoordinasi dengan pihak POM TNI dalam penanganan perkara ini. Sehingga pemeriksaan para saksi pun dilakukan secara bersama-sama.

"Dalam perkembangannya KPK juga intens berkoordinasi dengan TNI termasuk salah satunya melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik bersama Puspom pekan lalu. Pemeriksaan berjalan dengan baik, keterangan-keterangan yang dibutuhkan juga didapat oleh penyidik dalam pekan ini," imbuhnya.

Adapun dalam kasus ini, KPK menetapkan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setiawan, sebagai tersangka. KPK menyebutkan Bima diduga ikut dalam pengadaan yang dilakukan BNPB.

Bima menjadi tersangka dalam kasus klaster pertama, yakni konflik kepentingan dalam pengadaan tahun 2024-2026. KPK menduga sejumlah vendor untuk pengadaan lewat penunjukan langsung itu berafiliasi dengan Bima selaku tenaga ahli sekaligus adik Suharyanto yang saat itu menjabat Kepala BNPB.

Berikut ini dua klaster dalam kasus ini dan daftar tersangkanya.

Klaster Pertama:

1. Gery Prasetiawan selaku pihak swasta
2. Syifa Nrika Ghifarian selaku swasta
3. Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit pengelolaan bantuan dan dan kedaruratan BNPB sekaligus PPK
4. Bima Setiawan selaku Tenaga Ahli sekaligus adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto
5. Richard Erlangga selaku Tenaga ahli Suharyanto

Klaster Kedua:

1. Richard Erlangga (RIC) selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu
2. Gabriel Purwaka Sigit (GPS) selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB;
3. Syifa Nrika Ghifarin (SNG) selaku pihak swasta
4. Gery Prasetiawan (GER) selaku pihak swasta