Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyoroti sebanyak 67.185 tahanan dan warga binaan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berdampak langsung pemenuhan hak dasar kesehatan mereka di lembaga pemasyarakatan (lapas).
“Sistem database pemasyarakatan per 4 November 2026 mencatat 67.185 tahanan warga binaan tidak memiliki NIK. Itu menjadi pekerjaan rumah untuk kami,” kata Pelaksana tugas (Plt) Deputi I KSP Heru kreshna Reza dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin.
Heru mengungkapkan temuan tersebut terbukti berdampak nyata saat KSP melakukan kunjungan kerja ke Lapas Perempuan di Medan, Sumatera Utara.
Di Medan, lanjutnya, seorang warga binaan harus menjalani tindakan operasi tanpa ditanggung jaminan kesehatan BPS karena ketiadaan NIK sehingga biaya medis terpaksa dibebankan pada anggaran yang terbatas.
Selain persoalan identitas kependudukan, KSP juga menaruh perhatian pada kepadatan hunian yang tinggi di sejumlah lapas. Persoalan itu tidak mungkin diselesaikan hanya oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas)
Heru menilai koordinasi lintas kementerian merupakan hal krusial yang harus terus diperkuat guna meminimalkan kebuntuan komunikasi antar-instansi dalam membenahi tata kelola pemasyarakatan, termasuk melalui sinkronisasi data kependudukan sejak tahanan pertama kali diregistrasi.
Senada dengan Heru, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang juga hadir sebagai narasumber menegaskan persoalan warga binaan tanpa NIK di lapas merupakan dampak sistem tata kelola dan Satu Data Indonesia yang belum terintegrasi antar-instansi.
“Sehingga bisa dibayangkan di beberapa lapas itu ada warga binaan yang masih tidak punya NIK. Akhirnya tidak diketahui keluarganya di mana, hak-haknya sebagai warga negara bagaimana, begitu. Apakah itu tanggung jawab pemasyarakatan? Pemasyarakatan tidak bisa, otoritas enggak sampai ke situ,” ucap Rieke.
Untuk mengatasi kebuntuan koordinasi lintas sektor, Rieke merekomendasikan penerbitan dua peraturan presiden, yakni tentang sistem tata kelola keimigrasian nasional yang terintegrasi serta sistem tata kelola pemasyarakatan nasional yang terintegrasi.
Menurutnya, regulasi tersebut akan memperjelas pembagian tugas antar-instansi pusat hingga pemerintah daerah dengan berlandaskan Satu Data Indonesia dan Kemenimipas tetap bertindak sebagai wali data keimigrasian dan pemasyarakatan.
Rieke menambahkan bahwa perspektif administrasi kependudukan yang menyeluruh dari lahir hingga wafat juga tengah dibahas melalui penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Administrasi Kepedudukan (RUU Adminduk) di Komisi II DPR RI.