Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengapresiasi berbagai capaian dan inovasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) di usia yang menginjak dua tahun setelah melakukan verifikasi langsung ke lapangan.
“Sebenarnya kalau kami tidak langsung turun, kami juga timbul tanda tanya, ini benar enggak sih prestasinya begitu luar biasa? Tetapi karena kami sudah turun langsung, kami melakukan verifikasi lapangan, kami mempercayai itu semua,” kata Pelaksana tugas (Plt) Deputi I KSP Heru Kreshna Reza dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin.
Di dalam buku tersebut tertuang berbagai capaian kinerja dari transformasi Kemenimipas selama dua tahun berdiri. Kementerian tersebut, tidak hanya menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, tetapi turut mendukung dan bersinergi melaksanakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Kemenimipas terlibat dalam program ketahanan pangan, program ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, dan penegakan hukum, serta akselerasi dan perdagangan global yang melibatkan warga binaan.
Heru menilai penerbitan buku transformasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus keterbukaan kementerian yang tidak sekedar bekerja pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tapi juga turut mendukung Astacita dan program prioritas Presiden.
Salah satu capaian yang telah dibuktikan oleh KSP melalui peninjauan di lapangan adalah program ketahanan pangan. Tercatat pada 2025, sebanyak 12.146 warga binaan dilibatkan dalam program tersebut di lahan seluas 442 hektare.
KSP turut menyaksikan serta mencicipi langsung hasil budidaya ikan Sidat (Unagi) dan udang yang dikembangkan di Pulau Nusakambangan. Menurut Heru, capaian di luar tugas normatif tersebut patut dijadikan tolak ukur (benchmarking) bagi kementerian lain dalam menopang program prioritas Presiden.
Sebelumnya, Wakil Menteri Imipas M. Maulana Bungaran menegaskan bahwa transformasi kelembagaan yang berjalan selama dua tahun terakhir bukan sekedar perubahan struktur organisasi, melainkan upaya menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan hukum.
“Lebih dari itu, transformasi harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat penegakan hukum, serta memastikan pemenuhan hak masyarakat dan warga binaan,” ujar Maulana.
Dia menjelaskan, pembentukan Kemenimipas sebagai kementerian tersendiri merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat efektivitas pemerintahan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.
Untuk menjawab kompleksitas tantangan di lapangan, Kemenimipas telah menjalankan 13 program akselerasi pada 2025, yang dilanjutkan dengan 15 program aksi pada 2026. Seluruh program tersebut diselaraskan dengan agenda prioritas nasional, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, hingga penegakan hukum dan peningkatan investasi.