Politik

Kursi Kedua, Taruhan Pertama: Teori Kekuasaan dan Pilihan Wakil Presiden Pengganti Menuju 2029

Kursi Kedua, Taruhan Pertama: Teori Kekuasaan dan Pilihan Wakil Presiden Pengganti Menuju 2029

Oleh : OK Saidin
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Prolog: Jabatan Sisa yang Menentukan

Dalam tradisi ketatanegaraan kita, wakil presiden sering dipandang sebagai jabatan pelengkap. Pandangan itu runtuh ketika kursi tersebut kosong di tengah jalan. Sejak MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026, kursi kedua republik ini berubah menjadi taruhan pertama bagi arah politik hingga 2029.

Mekanismenya sederhana di atas kertas. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mewajibkan MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. MPR menetapkan 25 November 2026 sebagai batas penyerahan dua nama dan 9 Desember 2026 sebagai hari pemilihan. Pimpinan MPR juga menegaskan bahwa calon tidak harus berasal dari partai koalisi.

Kesederhanaan prosedur itu menyembunyikan pilihan yang rumit. Para ketua umum partai koalisi menyatakan menyerahkan pilihan kepada Presiden dan sepakat calon berasal dari Gerindra. Nama Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono beredar dari dalam Gerindra, sementara Yusril Ihza Mahendra dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut dari luar. Esai ini tidak hendak menilai pribadi para kandidat. Yang hendak dibaca adalah struktur kekuasaan yang akan terbentuk dari setiap pilihan.

Tiga Pertanyaan Teori Kekuasaan

Harold Lasswell merumuskan politik sebagai soal siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana (Lasswell, 1936). Dari rumusan klasik itu, pilihan wapres pengganti dapat diuji dengan tiga pertanyaan.

Pertama, siapa yang harus “dibayar”? Teori selectorate mengajarkan bahwa setiap penguasa bergantung pada sebuah koalisi pemenang (winning coalition), kelompok kecil yang menentukan kelangsungan kekuasaannya (Bueno de Mesquita, Smith, Siverson & Morrow, 2003). Kursi wapres adalah salah satu imbalan paling berharga yang dapat diberikan kepada koalisi itu. Memberikannya kepada lingkar terdalam berarti membayar loyalitas yang sudah terbukti.

Kedua, siapa yang bisa menantang? Gordon Tullock mengingatkan paradoks suksesi: orang yang disiapkan sebagai pengganti adalah orang yang paling berkepentingan mempercepat pergantian (Tullock, 1987). Svolik menunjukkan bahwa penguasa yang rasional cenderung memilih orang kedua tanpa basis kekuatan mandiri (Svolik, 2012).

Pertanyaan ini makin relevan setelah Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus ambang batas pencalonan presiden. Pada 2029, setiap partai peserta pemilu dapat mengajukan calon sendiri, dan wapres petahana dengan partai di belakangnya menjadi pesaing yang potensial.

Ketiga, siapa yang merasa memiliki? Dalam presidensialisme multipartai, presiden bertahan dengan merawat koalisi lintas partai melalui pembagian jabatan dan pengaruh (Chaisty, Cheeseman & Power, 2018). Gramsci menyebut kepemimpinan yang langgeng sebagai hegemoni, yakni kekuasaan yang bertumpu pada persetujuan, bukan sekadar kendali (Gramsci, 1971).

Koalisi yang merasa ikut memiliki pemerintahan akan memberi persetujuan itu. Koalisi yang merasa hanya menjadi penonton akan menariknya pada saat yang paling menentukan.

Ketiga pertanyaan ini sejalan dengan nasihat lama Machiavelli. Menurutnya, cara pertama menilai kecerdasan seorang penguasa adalah melihat orang-orang di sekelilingnya. Penguasa yang bijak memilih pembantu yang cakap dan setia, lalu menjaga kesetiaan itu dengan kehormatan dan kepercayaan (Machiavelli, 1532, Bab XXII).

Akan tetapi, Machiavelli menulis untuk seorang pangeran, bukan untuk presiden dalam demokrasi elektoral. Dalam demokrasi, kesetiaan para pembantu hanya separuh dari persoalan. Separuh lainnya adalah kesediaan rakyat dan mitra politik untuk terus memberi mandat.

Paradoks Loyalitas

Ketiga pertanyaan itu tidak selalu searah. Jawaban terbaik untuk pertanyaan pertama justru dapat menjadi jawaban terburuk untuk pertanyaan ketiga. Inilah yang saya sebut paradoks loyalitas.

Memilih kader Gerindra menjamin loyalitas dan koordinasi. Namun jika kepresidenan, wakil presiden, pimpinan MPR, dan simpul penting di DPR berada di tangan satu partai, mitra koalisi kehilangan alasan untuk merasa memiliki.

Slater telah lama menggambarkan politik Indonesia pasca-Reformasi sebagai kartel, tempat partai-partai berbagi kekuasaan sehingga oposisi nyaris hilang (Slater, 2004). Kartel bertahan karena semua anggotanya kebagian. Ketika satu anggota mengambil terlalu banyak, kartel kehilangan perekatnya.

Panebianco menjelaskan bahwa partai dikendalikan oleh sebuah "koalisi dominan" di dalamnya, dan koalisi itu cenderung menutup diri ketika merasa terancam (Panebianco, 1988). Michels jauh sebelumnya memperingatkan kecenderungan oligarkis organisasi politik (Michels, 1911).

Bila logika internal partai ini dibawa ke tingkat negara, hasilnya adalah pemerintahan yang kuat di pusat tetapi rapuh di pinggiran. Kesepakatan koalisi hari ini untuk "menyerahkan kepada Gerindra" bisa jadi bukan tanda kesetiaan, melainkan tagihan yang akan dicairkan menjelang 2029.

Steven Lukes membantu menjelaskan mengapa paradoks ini sering tidak terlihat. Menurutnya, kekuasaan tidak hanya bekerja dalam keputusan yang tampak, tetapi juga dalam penentuan agenda dan dalam pembentukan apa yang dianggap wajar (Lukes, 2005).

Ketika semua partai menyatakan "terserah Presiden", keputusan seolah lahir tanpa konflik. Padahal, keheningan itu dapat menyimpan keberatan yang belum diucapkan. Katz dan Mair mengingatkan bahwa partai yang terlalu menyatu dengan negara perlahan kehilangan akar di masyarakat (Katz & Mair, 1995). Risiko serupa mengintai partai penguasa yang menggenggam terlalu banyak jabatan: ia kuat di dalam pemerintahan, tetapi bisa kehilangan dukungan di luar pemerintahan.