Jakarta (ANTARA) - Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meraih gelar doktor dengan predikat Summa Cumlaude usai mempertahankan disertasi berjudul "Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik" di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
Dalam ujian doktoral terbuka digelar di ASSEC Tower Unair, Rabu (11/11), LaNyalla membedah anomali dan cacat struktural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta menawarkan gagasan rekonstruksi keanggotaan badan perwakilan rakyat dari unsur non-partai untuk memecah monopoli partai politik, dan mengatasi kebuntuan aspirasi rakyat.
Dalam riset akademiknya, Ketua DPD RI ke-5 periode 2019-2024 ini membedah Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang memonopoli kepesertaan pemilu anggota DPR RI hanya untuk partai politik.
Ketentuan ini dinilai memicu fenomena Recall Bottleneck, yaitu wakil rakyat lebih tunduk pada disiplin fraksi dan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) elit partai dibanding memperjuangkan aspirasi konstituennya.
Sebagai solusi, LaNyalla menawarkan terobosan konstitusi (Ius Constituendum) berupa dibukanya jalur perseorangan (independen/non-partai) untuk menjadi anggota DPR RI.
"Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat," ujar LaNyalla saat memaparkan disertasinya.
Jalur independen ini juga membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok non-partisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu.
LaNyalla memaparkan tiga dampak positif jika jalur perseorangan diakomodasi di DPR RI. Pertama, memperkuat check and balance di internal legislatif.
Kedua, memecah koalisi besar (oversized coalition) antara partai politik dan pemerintah yang sering melahirkan yang sering melahirkan kebijakan pro-elit dan merugikan publik.
Dampak positif ketiga, meminimalisir konflik kepentingan akibat intervensi sponsor politik partai, sehingga regulasi di sektor lingkungan, kesehatan, tata ruang, hingga ketenagakerjaan menjadi lebih berkeadilan.
Ia mengacu pada Afrika Selatan sebagai rujukan komparatif utama. Pada 2020, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutuskan UU Pemilu mereka inskonstitusional karena menghalangi warga negara terpilih secara independen ke Majelis Nasional. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pengesahan Amandemen UU Pemilihan Umum pada 2023.
Selain itu, model representatif jalur perseorangan juga telah lama diterapkan di negara-negara maju seperti Britania Raya, Amerika Serikat, Australia, Jerman dan Prancis.
Selain pembukaan jalur independen di DPR, disertasi LaNyalla menyoroti ketimpangan ekstrem antara DPR RI dan DPD RI (Soft Bicameralism). Pengalaman empirisnya selama lima tahun memimpin DPD RI menunjukkan aspirasi daerah kerap terpinggirkan oleh kebijakan sentralisasi di DPR.
Oleh karena itu, LaNyalla mendorong penyetaraan kekuatan DPD RI sebagai co-legislator yang sejajar dengan DPR RI dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Untuk merealisasikannya, ia merekomendasikan amandemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD 1945.
"Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Rakyat Indonesia," tegas LaNyalla.
LaNyalla resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Unair.
Ujian terbuka tersebut dihadiri oleh jajaran tim penyanggah, antara lain Prof. Ramdhoni; Prof. Suparto Wijoyo; Prof. Muhammad Nafik Hadi; Prof. Dossy Iskandar Prasetyo; Prof. Muhammad Hatta Ali; Prof. Radian Salam; Prof. Mas Rahmah; Dr. Wahyu Aditama, dan Dr. Prawita Thalib.
Turut hadir memberikan pertanyaan dari jajaran undangan akademik, yakni Dr. Mulyadi (FISIP UI), Prof. Dailami Firdaus (Anggota DPD RI), Dr. Badikenita Br Sitepu (Anggota DPD RI), serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Dr. Afriansyah Noor.
Ujian ini juga dihadiri Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, anggota Wantimpres Dr. Soekarwo, anggota DPR dan DPD RI, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, pimpinan KADIN, hingga pimpinan organisasi cabang olahraga.