Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra F. Alimudin Kolatlena menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto harus benar-benar menjadi jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan melalui pendidikan.
Menurutnya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak cukup hanya dilihat dari megahnya bangunan atau kelengkapan fasilitas. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu menghadirkan pendidikan berkualitas, membangun karakter, serta membuka kesempatan bagi setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Hal tersebut disampaikannya saat mengunjungi Sekolah Rakyat Banyumas di Jawa Tengah.
"Bagi Komisi VIII, program Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo harus disambut baik oleh kita semua sebagai jalan ikhtiar memutus mata rantai kemiskinan dan membuka masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu," kata Alimudin dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Legislator Gerindra tersebut menilai Sekolah Rakyat merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.
Ia menekankan kondisi ekonomi orang tua seharusnya tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mengembangkan potensi diri.
Karena itu, Alimudin ingin memastikan program prioritas Presiden Prabowo tersebut berjalan sesuai tujuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kunjungan tersebut, pihaknya bersama Komisi VIII DPR RI tidak hanya meninjau fasilitas sekolah, tetapi juga menggali berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan.
"Kami ingin melihat secara langsung kesiapan dan pelaksanaan program, memastikan fasilitas yang telah dibangun secara permanen dan digunakan mulai tahun ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi para peserta didik, serta mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraannya," ujar Alimudin.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPR RI menjadi penting untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan optimal, mulai dari kesiapan tenaga pendidik, kualitas pembelajaran, hingga pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik.
Ia juga mengingatkan bahwa keberlanjutan program harus menjadi perhatian bersama. Sebab, tujuan besar Sekolah Rakyat bukan sekadar menghadirkan ruang belajar, melainkan membekali anak-anak dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang dapat mengubah kehidupan mereka di masa depan.
"Kita ingin anak-anak Indonesia cerdas bersama, tumbuh setara, dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi generasi penerus bangsa," ungkapnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, Dedy Noerhasan, mengungkapkan Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas pada tahun ajaran 2026/2027 telah menampung 340 peserta didik, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
"Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 siswa merupakan titipan dari Kabupaten Kebumen, sementara 49 siswa lainnya berasal dari Sekolah Rakyat Rintisan di Baturraden," tutupnya.
Simak juga Video 'Mensos Sebut 4 dari 10 Siswa Sekolah Rakyat Berbakat di Bidang Sains':