Pertumbuhan kredit Bank Jatim perlu diimbangi peningkatan dana pihak ketiga agar ekspansi kredit tidak semakin menekan likuiditas.
Surabaya (ANTARA) - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Bank Jatim memperbaiki Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah yang rasionya masih di atas 5 persen dengan pengawasan intensif dan laporan berkala kepada DPRD.
"Komisi C juga memberi perhatian khusus pada NPL yang di atas 5 persen, dengan meminta dilakukannya pengawasan dan langkah-langkah perbaikan secara intensif, disertai penyampaian laporan perkembangan penanganannya secara berkala kepada DPRD Provinsi Jawa Timur," kata Ketua Komisi C Adam Rusydi di Surabaya, Sabtu.
Dirinya menilai Bank Jatim sebagai penyumbang utama dividen BUMD Jawa Timur memikul tanggung jawab besar menjaga kepercayaan publik dan memperkuat peran sektor keuangan bagi pembangunan daerah.
Karena itu, dukungan penuh diberikan kepada Bank Jatim sebagai BUMD strategis utama provinsi, dengan fokus pada penguatan fungsi intermediasi, peningkatan pembiayaan produktif dan UMKM, serta pengembangan layanan digital.
Pertumbuhan kredit Bank Jatim perlu diimbangi peningkatan dana pihak ketiga agar ekspansi kredit tidak semakin menekan likuiditas.
Struktur portofolio kredit juga diarahkan mengurangi ketergantungan pada kredit konsumtif dan meningkatkan porsi pembiayaan produktif yang berdampak lebih besar bagi perekonomian daerah.
Penguatan kualitas kredit menjadi prioritas melalui perbaikan sistem peringatan dini, pengawasan kredit, restrukturisasi kredit bermasalah, dan pengendalian NPL.
Di sisi tata kelola, kasus fraud harus diminimalkan dengan memperkuat sistem pengendalian internal, fungsi audit, dan manajemen risiko, serta meminta dewan komisaris meningkatkan efektivitas dan ketegasan fungsi pengawasan kepada seluruh direksi dan jajarannya.
Setiap penyimpangan kasus fraud harus ditindak dengan melibatkan aparat penegak hukum.
Komisi C juga memberi dukungan kepada direktur utama untuk menindak tegas setiap oknum Bank Jatim yang bermasalah, mulai dari surat peringatan, penurunan jabatan, penundaan hak kepegawaian, pengembalian uang, hingga pemecatan.
Bank Jatim harus memastikan pertumbuhan labanya berkualitas, sehat, dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan dividen dan manfaat ekonomi bagi Jawa Timur.