Bali, CNBC Indonesia - The 29th ASEAN Insurance Regulators' Meeting (AIRM) dan The 52nd ASEAN Insurance Council Meeting (AIC) resmi digelar di Bali. Pada forum ini, para regulator asuransi di ASEAN membahas berbagai isu penting mulai dari keuangan berkelanjutan dan taksonomi ASEAN, penjaminan polis, penggunaan kecerdasan buatan dalam pengawasan asuransi, serta kerja sama asuransi lintas batas.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, di tengah geopolitik yang meningkat, transformasi digital telah membawa peluang sekaligus tantangan baru di industri asuransi. Sehingga Menurut Friderica sangat penting jika Indonesia ikut berperan dalam memperkuat ketahanan ekosistem asuransi di ASEAN.
"Transformasi digital dapat membantu kita meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan asuransi, dan memberikan layanan yang lebih baik. Namun kita harus tetap waspada terhadap risiko baru termasuk ancaman keamanan siber. Itulah sebabnya memperkuat ketahanan ekosistem asuransi ASEAN menjadi lebih penting daripada sebelumnya," ujar Friderica saat membuka acara The 29th ASEAN Insurance Regulators' Meeting (AIRM) dan The 52nd ASEAN Insurance Council Meeting (AIC) di Bali, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, pertemuan ini menjadi ajang pertukaran pengalaman terkait program penjaminan polis antarnegara ASEAN. Apalagi, Indonesia saat ini tengah mempersiapkan program penjaminan polis karena undang-undang mengamanatkan pelaksanaan program tersebut paling lambat pada tahun 2028.
OJK akan menggunakan forum ini untuk mempelajari implementasi penjaminan polis dari negara-negara tetangga guna mengoptimalkan perlindungan konsumen domestik. Dia berharap pertemuan ini bisa membangun industri asuransi yang lebih kuat, lebih inklusif, lebih inovatif, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.
Selain itu, Friderica berharap ada pertukaran pengalaman mengenai pembiayaan risiko bencana, pengawasan asuransi, dan upaya-upaya untuk memperkuat kerja sama regional.
Sebelumnya, Kepala Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan bahwa OJK memperkuat reformasi industri perasuransian nasional melalui lima perubahan struktural untuk meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan, memperbaiki tata kelola, serta memperkuat perlindungan pemegang polis.
Adapun perubahan struktural yang menjadi fokus OJK meliputi penguatan permodalan dan solvabilitas, peningkatan kualitas pengawasan berbasis risiko, penguatan perlindungan pemegang polis, peningkatan integritas agen dan broker, serta penerapan standar akuntansi internasional IFRS 17.
Dari sisi permodalan, OJK mendorong peningkatan persyaratan modal perusahaan asuransi yang mulai diberlakukan secara bertahap pada 2026. Penguatan juga dilakukan melalui penyempurnaan metodologi pengukuran risk-based capital (RBC) agar lebih mencerminkan profil risiko masing-masing perusahaan.
OJK juga mempercepat konsolidasi industri asuransi syariah melalui kewajiban pemisahan unit usaha syariah (spin-off). Langkah ini diperkirakan menambah sekitar 20 perusahaan asuransi syariah pada awal 2027, sehingga jumlahnya diproyeksikan mencapai sekitar 38 perusahaan.
Di sisi pengawasan, OJK terus mengembangkan pendekatan risk-based supervision untuk mendeteksi potensi permasalahan keuangan dan operasional perusahaan sejak dini. Penguatan tata kelola dan manajemen risiko juga menjadi perhatian agar perusahaan mampu menjaga keberlangsungan usahanya.
Sementara itu, perlindungan konsumen diperkuat melalui pengembangan Program Penjaminan Polis dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepastian perlindungan serta kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
"Program penjaminan polis, iuran-iuran, apa yang dijamin dan sebagainya sudah dibahas tapi sebaiknya tunggu dari PP-nya agar lebih jelas. Apalagi nanti akan ada POJK juga," ungkap Ogi.
OJK turut memperkuat registrasi agen dan broker asuransi untuk memastikan tenaga pemasaran memenuhi persyaratan dan memiliki legalitas. Masyarakat diharapkan dapat lebih mudah memeriksa pihak yang menawarkan produk asuransi sekaligus terhindar dari praktik pemasaran yang merugikan.
Perubahan kelima adalah penerapan standar akuntansi kontrak asuransi yang mengacu pada IFRS 17 sejak 1 Januari 2025. Standar ini mengharuskan pengakuan pendapatan dan kewajiban asuransi lebih mencerminkan periode pemberian jasa perlindungan, sehingga laporan keuangan perusahaan menjadi lebih transparan dan akurat.
[Gambas:Video CNBC]