Oleh : OK Saidin
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Krisis selalu membawa pelajaran, asalkan kita mau membacanya. Pekan ini Republik menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sejak reformasi: seorang Wakil Presiden hasil pemilihan langsung menyatakan niat mundur, bukan karena sakit atau tidak mampu menjalankan tugas, melainkan karena dasar pencalonannya runtuh di dua mahkamah.
Pada Selasa, 10 November 2026, Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo Subianto selama sekitar dua setengah jam dan menyampaikan niat itu secara lisan, sebagaimana dibenarkan Mensesneg Prasetyo Hadi. Hingga tulisan ini diturunkan, Istana maupun MPR belum menyatakan secara resmi bahwa jabatan itu kosong. Apa pun ujungnya nanti, setidaknya ada lima pelajaran yang dapat dipetik.
Pelajaran Pertama: Aturan yang Dilipat Akan Menagih
Pintu pencalonan Gibran dibuka oleh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang lahir ketika MK dipimpin Anwar Usman, paman Gibran. Majelis Kehormatan MK kemudian menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK pada November 2023. Tiga tahun kemudian, tagihan itu datang. Pada 6 Oktober 2026, MK dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA, meski tidak mendiskualifikasinya karena para pemohon tak berkedudukan hukum (NU Online, 7/10/2026).
Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi atas gugatan terhadap Kemendikdasmen, menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah dan batal, serta memerintahkan penarikannya (CNBC Indonesia, 11/11/2026). Surat itu adalah dokumen pendaftaran Pilpres 2024 (CNN Indonesia, 10/11/2026).
Hans Kelsen mengajarkan bahwa tertib hukum tersusun berjenjang (Stufenbau): setiap norma memperoleh keabsahan dari norma di atasnya (Kelsen, 1967: 221–224). Ketika dokumen pemenuhan syarat dibatalkan, mata rantai di atasnya kehilangan pijakan. Lon Fuller menyebut hukum memiliki moralitas internal: jelas, diumumkan, tidak berlaku surut, dan ditegakkan konsisten (Fuller, 1969: 39). Pencalonan yang bertumpu pada putusan yang lahir dalam konflik kepentingan dan dokumen yang belakangan dibatalkan mencederai moralitas itu.
Gustav Radbruch mengingatkan bahwa ketika hukum positif bertentangan dengan keadilan secara tak tertahankan, kepastian hukum harus mengalah (Radbruch, 1946/2006: 7). Kita belum sampai di sana, tetapi kepastian yang dibangun di atas cacat prosedur hanyalah kepastian semu.
Pelajaran Kedua: Kekuasaan Tidak Sama dengan Otoritas
Max Weber membedakan kekuasaan (Macht), yakni peluang memaksakan kehendak meski ditentang, dari otoritas (Herrschaft), yakni kekuasaan yang diterima karena diyakini sah (Weber, 1978: 53, 212–215). Negara modern bersandar pada otoritas legal-rasional. Ketika aturan pengisian jabatan dinyatakan dilanggar, jabatan tetap terisi dan protokol tetap berjalan, tetapi keyakinan akan keabsahannya, Legitimitätsglaube, terkikis. Kekuasaan masih di tangan, otoritas mulai lepas.
Seymour Martin Lipset mengingatkan bahwa pemerintahan yang efektif tetapi kehilangan legitimasi berada pada posisi paling rawan (Lipset, 1959: 86).
David Easton membedakan dukungan spesifik yang lahir dari kinerja dan dukungan difus yang lahir dari keyakinan atas keabsahan sistem dan pejabatnya (Easton, 1965: 273). Yang tergerus di sini adalah dukungan difus, dan itu tidak bisa dipulihkan dengan program kerja.
Steven Lukes menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja dalam tiga dimensi: keputusan, agenda, dan pembentukan apa yang dianggap wajar (Lukes, 2005: 25–29). Putusan 90/2023 adalah kekuasaan dimensi kedua yang mengubah agenda tanpa perdebatan legislatif; kini dimensi ketiga bergeser, dan apa yang dulu diterima sebagai "kehendak rakyat" dibaca ulang sebagai rekayasa. Ingatan itu diperkuat gugatan atas riwayat pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo dan perkara dugaan ijazah palsu ayahnya, Presiden ketujuh Joko Widodo, yang masih bergulir.
Michel Foucault menambahkan bahwa kekuasaan beredar dalam jejaring wacana (Foucault, 1980: 98): di media sosial, media arus utama, ruang sidang, dan podcast para ahli, "kebenaran" tentang ijazah diperebutkan, dan jabatan formal tak lagi menjamin kendali atas narasi.