Nasional

LKSP: Wapres perlu memiliki kapasitas politik dan kelembagaan kuat

LKSP: Wapres perlu memiliki kapasitas politik dan kelembagaan kuat

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan Pemerintah (LKSP) menilai Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki kapasitas politik dan kelembagaan kuat untuk memperkuat efektivitas pemerintahan serta menjaga kesinambungan kepemimpinan nasional.

Direktur Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan Pemerintah LKSP Doddy D. Nugroho mengatakan Wakil Presiden ideal harus mampu menjadi mitra strategis Presiden, menjaga stabilitas politik, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta memastikan agenda pembangunan nasional berjalan konsisten.

"Kepentingan bangsa harus menjadi prioritas karena Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang kuat secara politik, matang secara kelembagaan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemerintahan," ujar Doddy dalam keterangan diterima di Sidoarjo, Senin.

Doddy menilai tantangan pemerintahan saat ini tidak cukup dihadapi dengan figur yang memiliki popularitas, tetapi membutuhkan sosok yang memahami persoalan negara, dinamika politik, serta perkembangan situasi global.

Dalam konteks tersebut, Doddy menilai Sufmi Dasco Ahmad menjadi figur yang rasional untuk dipertimbangkan karena memiliki pengalaman sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan menduduki posisi strategis di Partai Gerindra.

Ia mengatakan, pengalaman tersebut dinilai memberikan Dasco pemahaman mengenai proses legislasi, dinamika parlemen, serta komunikasi politik lintas kekuatan politik yang dapat menjadi modal untuk memperkuat hubungan kerja antara pemerintah dan DPR.

Doddy menambahkan penentuan Wakil Presiden tidak seharusnya hanya didasarkan pada kompromi atau pembagian kepentingan politik, melainkan mempertimbangkan kompetensi, integritas, kebutuhan pemerintahan, dan kemampuan bekerja sama dengan Presiden.

Menurutnya, LKSP juga menyoroti tantangan ke depan, mulai dari dinamika geopolitik dan geoekonomi, investasi, ketahanan pangan, pemerataan pembangunan, hingga pemulihan pascabencana yang membutuhkan kepemimpinan nasional solid dan koordinasi kebijakan efektif.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, Doddy menambahkan, LKSP memandang Dasco layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dasco memiliki keunggulan dari sisi pengalaman politik dan kapasitas kelembagaan yang relevan dengan kebutuhan pemerintahan saat ini," kata Doddy.