Politik

LPA NTT tolak upaya damai dugaan kekerasan seksual terhadap anak

LPA NTT tolak upaya damai dugaan kekerasan seksual terhadap anak

Kupang (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak upaya penyelesaian melalui perdamaian dalam kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang siswi magang berusia 16 tahun yang diduga melibatkan pejabat eselon II Pemerintah Provinsi NTT berinisial AK.

"LPA NTT menegaskan kesepakatan damai antara keluarga korban dan terduga pelaku tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum karena perkara kekerasan seksual terhadap anak memiliki ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan," kata Ketua LPA NTT Veronika Ata di Kupang, Rabu.

Menurut dia, berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan kuasa hukum oknum pejabat eselon II Pemprov NTT yang mengklaim telah tercapai kesepakatan damai antara keluarga korban dan kliennya pada 12 November 2026 setelah sebelumnya diduga melakukan kekerasan seksual kepada korban.

Pihak keluarga korban juga disebut telah menyampaikan surat pencabutan pengaduan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT.

Menurut LPA NTT, pencabutan pengaduan oleh keluarga korban tidak serta-merta menghalangi penanganan perkara, terutama karena korban masih berusia 16 tahun sehingga ketentuan pengecualian delik aduan bagi korban anak dalam UU TPKS harus menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Dia menjelaskan, LPA NTT juga merujuk Pasal 39 UU TPKS yang memberikan ruang bagi setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa dugaan kekerasan seksual untuk melaporkannya kepada kepolisian maupun lembaga layanan yang berwenang.

"Dengan demikian, ketiadaan laporan polisi sebagaimana disampaikan kuasa hukum terduga pelaku tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dugaan tindak pidana tersebut," ujar dia.

Atas dasar itu, LPA NTT mendesak Polda NTT dan Polresta Kupang Kota segera melakukan penelusuran dan penyelidikan secara profesional, transparan, serta berperspektif perlindungan anak tanpa harus menunggu pengaduan dari keluarga korban maupun masyarakat sipil.

LPA NTT juga mendukung pernyataan Gubernur NTT yang sebelumnya menyatakan akan menindak tegas dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi.

Namun, komitmen tersebut diminta diwujudkan melalui tindakan konkret sesuai ketentuan hukum dan peraturan kepegawaian.

Selain itu, LPA NTT meminta kepolisian tetap memproses dugaan perkara tersebut meskipun terdapat kesepakatan damai atau pencabutan pengaduan oleh keluarga korban. Penanganannya harus tetap menjamin keamanan dan kepentingan terbaik bagi anak.

LPA NTT turut mendesak DP3AP2KB Provinsi NTT meningkatkan edukasi dan kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Lembaga tersebut juga meminta pemerintah daerah mengawal pelaksanaan Surat Edaran Gubernur NTT Nomor BU.400.2.3/20.a/DP3AP2KB/2024 tentang Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, termasuk memastikan tersedianya mekanisme pencegahan, pengaduan, penanganan, dan perlindungan korban.

LPA NTT menegaskan jabatan, kedudukan, maupun kekuasaan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

"Anak korban kekerasan seksual bukan untuk didamaikan. Lindungi korban, bukan melindungi pelaku," tegasnya.