Nasional

LPSK dorong pemda perkuat layanan pemulihan korban kekerasan

LPSK dorong pemda perkuat layanan pemulihan korban kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan layanan pelindungan serta pemulihan korban tindak pidana, termasuk melalui dukungan anggaran, layanan kesehatan, dan rehabilitasi psikologis.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan pemenuhan hak korban membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena pemulihan tidak cukup dilakukan melalui satu pendekatan.

"Layanan medis, psikologis, keamanan, dan pendampingan hukum perlu berjalan beriringan agar korban memperoleh hak-haknya secara menyeluruh," ujar Nurherwati dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian LPSK dalam penanganan YTR, korban dugaan penganiayaan berat, perampasan kemerdekaan, dan kekerasan seksual di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Dalam perkara tersebut, LPSK berkoordinasi dengan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung untuk penanganan medis, Polda Jawa Barat dalam penanganan perkara serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung kebutuhan korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung turut mengawal proses hukum hingga persidangan.

Nurherwati mengatakan kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan korban mendapatkan layanan yang berkelanjutan, termasuk selama menjalani proses hukum.

Ia juga mengingatkan kewajiban pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban.

Ketentuan tersebut mengamanatkan dukungan pelindungan melalui kebijakan, program, alokasi anggaran, penyediaan layanan kesehatan, serta pemulihan psikologis.

Berdasarkan data LPSK, lembaga tersebut menerima 15.924 permohonan pelindungan dari seluruh wilayah Indonesia sepanjang 2026. Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah permohonan tertinggi, yakni 3.098 permohonan, disusul DKI Jakarta sebanyak 2.599, Jawa Tengah 1.950, dan Jawa Timur 1.820 permohonan.

Dari Jawa Barat, permohonan tersebut antara lain terkait tindak pidana pencucian uang sebanyak 2.452 permohonan, kekerasan seksual terhadap anak 213 permohonan, tindak pidana lainnya 233 permohonan, perdagangan orang 52 permohonan, serta penganiayaan berat 46 permohonan.

Data tersebut menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antarlembaga agar layanan pelindungan dapat menjangkau korban sesuai kebutuhan dan karakteristik perkara.

"LPSK akan terus mengawal pemenuhan hak korban, termasuk memastikan proses persidangan memperhatikan keselamatan, kondisi psikologis, dan kepentingan korban," ujar Nurherwati.