Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kaum Muda Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Selasa, untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebijakan pemerintah pusat dan daerah bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain peninjauan kembali objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), stabilisasi kebijakan fiskal, evaluasi pendataan desil, serta penanganan ketimpangan ekonomi masyarakat.
Mereka juga mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, memperkuat supremasi sipil, serta menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran 2026.
Koordinator lapangan aksi, Ahmad Nizar Hariri Al Misbahi, mengatakan berbagai tuntutan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap kebijakan yang dinilai berdampak pada kehidupan masyarakat.
"Di mana rakyat kita hari ini mendapat kebingungan kepastian hidup, pajak yang tidak ngotak," kata Nizar dalam orasinya.
Selain mempersoalkan kebijakan pemerintah, massa juga menyampaikan keberatan terhadap sikap seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat DPRD Ponorogo yang dinilai meremehkan peserta aksi.
Mereka turut menyayangkan ketidakhadiran Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita untuk menemui langsung para pengunjuk rasa.
Aspirasi massa tersebut kemudian diterima Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Sugiarto dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bambang Suhendro melalui audiensi.
Dwi Agus mengatakan DPRD akan menginventarisasi dan memilah seluruh tuntutan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai.
"Poin-poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa sudah kami terima dan akan kami pilah, mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan mana yang bisa menjadi kebijakan pemerintah daerah," katanya.
Terkait keberatan massa terhadap sikap salah seorang pegawai Sekretariat DPRD, Dwi Agus meminta Sekretaris DPRD melakukan pembinaan agar pelayanan dan komunikasi aparatur kepada masyarakat maupun penyampai aspirasi dapat berjalan dengan baik.
"Saya minta Pak Sekwan nanti bisa melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan agar kejadian serupa tidak terulang kembali," ujarnya.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut mendapat pengawalan aparat keamanan. Setelah menyampaikan tuntutan dan mengikuti audiensi bersama jajaran DPRD serta pemerintah daerah, massa membubarkan diri dengan tertib.