DEN HAAG — Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) akan membacakan putusan penting terkait dugaan genosida yang dilakukan Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya pada Kamis (19/11/2026). Putusan ini berpotensi menjadi tonggak sejarah hukum internasional karena untuk pertama kalinya ICJ dapat menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas kejahatan genosida.
Perkara yang diajukan Gambia tersebut berkaitan dengan operasi militer Myanmar pada 2016-2017 yang menyebabkan ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Operasi militer itu diwarnai pembunuhan massal, pembakaran desa, pemerkosaan, serta berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap warga sipil.
Seperti dilaporkan The Guardian, Ahad (15/11/2026), para hakim ICJ telah menghabiskan waktu sekitar tujuh tahun untuk mempertimbangkan tuduhan Gambia bahwa Myanmar melanggar Konvensi Genosida PBB 1948 melalui perlakuannya terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya.
Putusan tersebut juga dipandang memiliki implikasi luas terhadap penanganan perkara dugaan genosida Israel di Jalur Gaza yang diajukan Afrika Selatan ke ICJ. Kedua perkara sama-sama menyangkut tuduhan penghancuran kelompok masyarakat melalui tindakan militer.
Mantan penyelidik hak asasi manusia PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee, menyebut putusan ICJ akan menjadi momen bersejarah bagi para penyintas Rohingya dan keluarga mereka di berbagai belahan dunia.
"Putusan ICJ akan menjadi bersejarah bagi para penyintas Rohingya dan keluarga mereka di seluruh dunia," kata Lee.
Dia mengatakan, masyarakat internasional telah gagal mencegah kekejaman militer Myanmar terhadap Rohingya sembilan tahun lalu. Karena itu, putusan pengadilan tersebut harus menjadi kesempatan untuk memastikan keadilan bagi para korban sekaligus mengevaluasi kegagalan dunia internasional dalam mencegah tragedi tersebut.
Salah satu persoalan hukum paling penting dalam perkara ini adalah pembuktian adanya niat untuk menghancurkan suatu kelompok, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Unsur kesengajaan tersebut merupakan elemen utama dalam definisi genosida berdasarkan Konvensi Genosida 1948.
Antonia Mulvey, pendiri Legal Action Worldwide (LAW), organisasi yang mewakili ratusan penyintas Rohingya, mengaku optimistis secara hati-hati bahwa ICJ akan meminta pertanggungjawaban penuh Myanmar.
Menurut dia, tindakan pemerintah Myanmar memperlihatkan pola kekerasan sistematis yang mengarah pada upaya penghancuran kelompok Rohingya.
"Serangan terhadap desa-desa berlangsung dengan pola yang sama. Mereka menyerang warga sipil, membakar desa, memisahkan laki-laki dan perempuan, melakukan kekerasan seksual, lalu terus membunuh ketika warga melarikan diri," kata Mulvey.
Mulvey juga menyoroti pentingnya pengakuan kekerasan seksual sebagai bagian dari tindakan genosida. Menurut dia, kekerasan seksual yang dilakukan tentara Myanmar bukan sekadar tindakan individual, melainkan dapat menjadi bukti adanya maksud untuk menghancurkan kelompok tertentu.
Pada Januari lalu, ICJ menggelar persidangan tertutup untuk mendengarkan langsung kesaksian para penyintas Rohingya yang datang dari kamp pengungsian di Bangladesh.
LAW mengungkapkan, salah seorang saksi menceritakan anaknya direnggut dari pelukan, ditikam, lalu dilemparkan ke dalam api. Saksi lainnya menggambarkan pemandangan tumpukan jenazah di sebuah kuburan massal.
Menteri Kehakiman Gambia Dawda Jallow sebelumnya menegaskan, perkara tersebut bukan sekadar persoalan hukum internasional yang abstrak, melainkan menyangkut kehidupan manusia yang menjadi sasaran penghancuran.
"Ini tentang orang-orang nyata, kisah-kisah nyata, dan kelompok manusia yang nyata. Rohingya Myanmar. Mereka telah menjadi sasaran penghancuran," kata Jallow.
Myanmar membantah...