Politik

Majelis Rektor Puji Kapolri Usut Kasus Listyo Sigit dkk: Menjaga Wibawa Negara

Majelis Rektor Puji Kapolri Usut Kasus Listyo Sigit dkk: Menjaga Wibawa Negara
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyalami sejumlah anggota dewan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Prof Muryanto (kiri) dan Prof Eduart (kanan) (dok. Istimewa)
Jakarta -

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) menyampaikan dukungan terhadap langkah tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Suyudi dan jajaran Polri saat ini dinilai telah menjaga wibawa negara.

"Kami mendukung penuh langkah tegas Kapolri dalam mengusut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan dan objektif. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku," kata Ketua MRPTNI, Prof Eduart Wolok, kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Dia mengatakan kasus ini menyangkut keamanan dan kerahasiaan komunikasi Kepala Negara. Dia mengatakan kasus ini merupakan persoalan serius dan harus ditangani secara menyeluruh.

Dia mengatakan penegakan hukum yang dilakukan terhadap para tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, merupakan upaya menjaga kewibawaan negara. Dia meyakini penyidikan berjalan profesional.

"Ketegasan dalam penegakan hukum merupakan bagian dari upaya menjaga kewibawaan negara. Kami berharap proses penyidikan berjalan secara independen dan akuntabel sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri," ujarnya.

Rektor Universitas Negeri Gorontalo ini mengajak seluruh sivitas akademika dan masyarakat menghormati proses hukum. Dia mengajak semua pihak menjaga persatuan dan mempercayakan penegakan hukum ke Polri.

"Persatuan dan stabilitas nasional harus tetap menjadi prioritas bersama. Kita perlu memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prinsip keadilan dan supremasi hukum," katanya.

Sekretaris Jenderal MRPTNI yang Ketua MRPTNI terpilih 2027-2028, Prof Muryanto Amin, meyakini Kapolri Jenderal Suyudi berkomitmen mengusut tuntas kasus itu. Menurut Muryanto, ketegasan Polri dalam menangani dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan internal merupakan bukti integritas institusi.

"Kami mengapresiasi komitmen Kapolri untuk mengusut perkara ini secara tegas dan transparan. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi jabatan apapun. Justru ketika perkara melibatkan pejabat dalam institusi penegak hukum, proses penanganannya harus mampu menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar ditegakkan," kata Muryanto, yang juga Rektor Universitas Sumatera Utara (USU).

Dia menilai pengusutan kasus tersebut menjadi momentum penting memperkuat mekanisme pengawasan teknologi informasi dan perlindungan komunikasi. Dia mengatakan penguatan pengawasan penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

"Perkembangan teknologi harus diikuti dengan penguatan etika, integritas, dan pengawasan kelembagaan. Tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, terlebih apabila berkaitan dengan keamanan informasi dan kepentingan strategis negara," ujarnya.

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

Keempat tersangka itu ialah:

- Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,
- Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta,
- Mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso
- Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).

Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada (10/11) dan Eko Hadi pada (17/11). Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.

Polri akan menggelar sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Polri juga telah memulai penyidikan kasus dugaan makar terkait penyadapan itu.