Jakarta (ANTARA) - DPR akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya hingga RUU Hak Cipta setelah kembali dibukanya masa persidangan pada Selasa ini.
Selain itu, rancangan undang-undang (RUU) lain yang pembahasannya juga akan dilanjutkan pada periode 10 November hingga 17 Desember 2026, yakni RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta RUU Perkoperasian.
"Selain melanjutkan pembahasan sejumlah RUU tersebut, DPR RI juga berkomitmen untuk mempercepat penyusunan RUU yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut Puan, parlemen berkomitmen mempercepat penyusunan RUU dengan tetap mengutamakan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Puan menambahkan parlemen turut memberi perhatian pada ketahanan fiskal APBN 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan fiskal melalui dinamika harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan dinamika pasar modal.
"DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat," ucapnya.
Dalam pidatonya itu, Ketua DPR mengajak anggota parlemen menjalankan fungsi kedaulatan rakyat dengan penuh amanah.
Dia juga mendorong para legislator meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional.