Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyusun konsep besar untuk merealisasikan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu mobilitas talenta.
Mobilitas talenta itu sendiri merupakan instrumen utama pengelolaan karier ASN untuk menggerakkan talenta profesional ke sektor-sektor yang strategis dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan nasional.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Aba Subagja mengatakan pengelolaan mobilitas talenta selama ini masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental.
Pengisian jabatan masih bertumpu pada seleksi terbuka. Komite Talenta Nasional (KTN) belum terbentuk sehingga pengelolaan Manajemen Talenta belum berjalan optimal.
Instansi pemerintah pun kata dia masih memiliki tantangan terkait supply talenta. Selain itu talenta unggul tersedia, namun kesempatan terbatas. Data talenta pun tersebar dengan standar berbeda, sehingga sulit dibandingkan lintas instansi.
"Mobilitas talenta belum dikelola sebagai satu siklus nasional. Belum ada satu arsitektur regulasi, kelembagaan, jabatan, dan data yang menjalankan amanat UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN secara utuh," kata Aba dikutip dari keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Untuk menjawab masalah tersebut, Kementerian PANRB merumuskan empat kerangka kebijakan sebagai satu kesatuan paket keputusan (policy brief) dalam ekosistem mobilitas talenta nasional. Keempat policy brief ini sebagai satu paket kebijakan agar talenta ASN benar-benar bergerak ke tempat yang paling membutuhkan.
"Sehingga talenta yang tepat, berada di tempat yang tepat, untuk menyukseskan prioritas nasional, dengan tetap berbasis Sistem Merit," tegas Aba.
Pilar pertama adalah Dasar Kebijakan. Plt. Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Manajemen Talenta SDM Aparatur Kementerian PANRB Diah Ipma menuturkan dibutuhkan kerangka regulasi dan sistem untuk memberi legitimasi mobilitas talenta ASN.
Pilar kedua adalah Komite Talenta Nasional sebagai Penggerak Manajemen Talenta ASN Nasional (KTN). KTN berperan memberikan arah dan rekomendasi strategis dalam memetakan talenta nasional dari kotak manajemen talenta tiap instansi, menyusun rencana suksesi, hingga mengusulkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Utama kepada Presiden.
"Komite Talenta ASN Nasional berperan menjadi penyiap talenta pimpinan," jelas Ipma.
Selanjutnya Peta Jalur sebagai pilar ketiga. Peta Jalur yang dimaksud adalah Reformulasi Rumpun Jabatan Fungsional untuk memberi bahasa kesetaraan kompetensi dan jenjang karier. Pemerintah perlu menata ulang arsitektur jabatan fungsional untuk menyediakan bahasa kesetaraan kompetensi (crosswalk).
"Sehingga mobilitas ASN dalam instansi, antarinstansi, maupun ke luar instansi dapat dinilai dengan acuan yang konsisten, tidak lagi dinilai secara kasus per kasus," tegasnya.
Pilar terakhir adalah Arsitektur National Talent Pool Database yang menjadi mesin data atau lapisan orkestrasi yang menghubungkan, memvalidasi, dan menstandarkan data dari berbagai sistem sumber (seperti SIASN BKN, SIMPEG instansi, data kinerja, hingga LHKPN) secara objektif dan akuntabel tanpa memindahkan kepemilikan data asal.
"Arsitektur National Talent Pool Database sebagai Mesin Data untuk memberi objektivitas dalam pengambilan keputusan talenta. Data yang tervalidasi membuat perbandingan talenta, pencocokan, dan risk flagging berjalan secara objektif," tutur Ipma.
[Gambas:Video CNBC]