JAKARTA – Sebanyak 25 dari 27 merek beras fortifikasi yang diperiksa pemerintah diketahui tidak memenuhi persyaratan produksi. Temuan tersebut mendorong Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghentikan sementara penerbitan izin baru hingga pembenahan tata kelola dan pengawasan produk diselesaikan.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan, moratorium berlaku sampai pemerintah memastikan seluruh persyaratan produksi dan pengawasan berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah juga tidak akan menerbitkan izin baru selama proses pembenahan berlangsung.
“Udah moratorium, nggak boleh keluarkan dulu izin. Tunggu. Pokoknya nggak boleh, kan tinggal dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua,” ujar Amran di Jakarta, dikutip Kamis (12/11/2026).
Pemerintah bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri juga menelusuri dugaan penyimpangan dalam produksi dan perdagangan beras fortifikasi. Pemeriksaan dilakukan terhadap produk yang beredar di pasar hingga fasilitas produksi milik pelaku usaha.
Amran mengatakan, pemerintah telah menarik produk bermasalah dari peredaran. Penindakan juga menyasar fasilitas produksi yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk penyegelan pabrik di Sumatera Utara.
“Selebihnya kita kejar. Ini nggak benar. Sudah tersangka. Sudah dikejar yang di Sumatera Utara kemarin. Di pasar, ditarik. Pabriknya disegel,” kata Amran.
Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menjelaskan, moratorium diambil setelah evaluasi terhadap 27 merek beras fortifikasi. Hasilnya, hanya dua merek yang memenuhi persyaratan atau kurang dari 10 persen dari total merek yang diperiksa.
“Seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Bapanas, dari 27 merek dagang itu 25 tidak memenuhi syarat terkait dengan beras fortifikasi. Kami juga sudah mengeluarkan surat, kita moratorium. Mengingat bahwa hanya kurang dari 10 persen para pelaku usaha yang memproduksi beras fortifikasi memenuhi syarat,” jelas Andriko.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, 25 merek yang tidak memenuhi persyaratan tersebut diproduksi oleh 11 produsen. Pelanggaran mencakup aspek administrasi, kandungan gizi, dan mutu produk.
Dari 11 produsen tersebut, Satgas Pangan Polri telah meningkatkan penanganan terhadap dua produsen yang menaungi sembilan merek ke tahap penyidikan. Proses hukum masih berjalan untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam produksi dan peredaran beras fortifikasi.
Moratorium juga berdampak pada pelaku usaha yang mengajukan izin produksi. Andriko mengungkapkan, delapan pelaku usaha di Jawa Timur telah mengajukan kembali permohonan produksi beras fortifikasi. Namun, seluruh pengajuan tersebut belum dapat diproses.
“Di Jawa Timur kemarin sudah ada 8 pelaku usaha yang mengusulkan lagi untuk memproduksi beras fortifikasi, tapi kita moratorium dulu, sampai kita memiliki tata kelola beras fortifikasi yang semakin baik,” tambah dia.
Amran menegaskan, produsen yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin hingga proses pidana. Pelanggaran tersebut dapat diancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun dan denda Rp1,5 miliar.
“Pasti kami kejar, kami tindak. Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, 7 tahun maksimal. Dan denda Rp1,5 miliar,” tandasnya.
Selain penanganan kasus beras fortifikasi, Amran mengungkapkan sebanyak 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penindakan penyimpangan di sektor perberasan secara lebih luas selama dua pekan terakhir.
Bapanas menyatakan penerbitan izin produksi beras fortifikasi baru akan dibuka kembali setelah pembenahan tata kelola selesai dan pelaku usaha memenuhi seluruh persyaratan. Pengawasan produk di pasar juga akan diperketat, terutama terkait kandungan gizi, klaim produk, dan standar mutu.