Menteri Dalam Negeri () menyoroti Indonesia yang tidak masuk dalam daftar produsen terbesar di dunia. Padahal, RI merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.
Tito mengatakan daftar negara produsen terbesar produk halal justru didominasi oleh negara yang mayoritas penduduknya merupakan non-muslim.
"Nomor satu Tiongkok, dua Brazil, tiga India, empat AS, lima Rusia. Jadi, negara-negara nonmuslim menguasai produsen produksi halal," ujarnya dalam acara Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Nusa Tenggara & Maluku di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11).
Sementara itu, Indonesia justru masuknya ke dalam daftar negara di dunia yang paling banyak mengonsumsi produk halal. Tito mengungkap RI berada dalam daftar tersebut bersama Turki, Pakistan, Mesir, Bangladesh, Iran, dan Arab Saudi.
Menurut Tito, narasi mengenai produk halal ini sekarang sudah tak sebatas ideologi atau hal yang berkaitan dengan agama.
"Produk halal ini jangan kita terjemahkan narasi ideologis, religius, bahwa memang muslim harus cari makanan halal. Tidak," ujarnya.
Tito mengatakan produk halal kini perlu dilihat dari sisi pasarnya. Apabila pendekatan ini dapat diterapkan, daerah lain di Indonesia yang penduduknya bukan mayoritas muslim juga akan terdorong untuk memasarkan produk bersertifikasi halal.
"Narasi kita harus narasi market karena dari data yang ada negara dengan produksi halal dunia satupun enggak ada negara muslim," ujar Tito.
Adapun Acara Forum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Regional Maluku dan Nusa Tenggara ini mendorong pengembangan ekonomi kawasan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan.
Pertumbuhan dalam hal ini juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Wilayah Maluku dan Nusa Tenggara diketahui memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan, hingga pariwisata. Namun, optimalisasi potensi tersebut perlu diikuti pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sebelumnya mengatakan forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan dan praktik baik antardaerah untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mendorong hilirisasi berkelanjutan, memperkuat daya saing ekonomi, serta memastikan pertumbuhan Maluku dan Nusa Tenggara.