Liputan6.com, Jakarta - () mendorong peningkatan masyarakat melalui integrasi program () dengan sektor perikanan nasional. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang pasar bagi hasil tangkapan dan produksi pembudidaya .
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, pemerintah mendorong agar menu ikan dapat disajikan setidaknya dua kali dalam seminggu melalui program MBG.
Dia menuturkan, peningkatan konsumsi ikan perlu diiringi dengan tata kelola pasokan dan distribusi yang terintegrasi, sehingga manfaat program pemerintah juga dapat dirasakan masyarakat pesisir.
"Ke depan berlanjut mulai dari satu kali menjadi dua kali seminggu. Dari dua kali seminggu menjadi tiga kali," ujar Didit dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2026 di Jakarta International Velodrome, Minggu (22/11/2026).
Dia menjelaskan, Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan yang besar, baik dari perikanan laut maupun perairan darat. Karena itu, pemerintah menilai peningkatan konsumsi ikan perlu didukung dengan pengelolaan produksi dan penyerapan hasil perikanan secara lebih terkoordinasi
Integrasikan MBG dengan Kampung Nelayan
Didit menuturkan, pelaksanaan program MBG perlu disinergikan dengan sejumlah program prioritas KKP, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, budi daya ikan tematik, serta pengembangan kawasan tambak.
Dalam skema tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat ikut menyerap hasil produksi perikanan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat.
"Jadi pagi ini kami melaksanakan kegiatan peringatan Harkannas tahun 2026 yang mana dipusatkan di Velodrome Rawamangun. Ini diharapkan ke depan tata kelolanya sudah terbangun semua," ujar dia.
Tantangan Integrasi Sosial
Dia menambahkan, program-program tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung kebutuhan pasokan MBG, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan pesisir.
Menurut Didit, tantangan yang perlu diperhatikan adalah integrasi sosial di lapangan. Oleh karena itu, pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah mulai tingkat provinsi hingga desa, serta para pemangku kepentingan terkait.
Dengan sinergi tersebut, pemerintah berharap peningkatan konsumsi ikan dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan.