Ketua Umum PDIP, meminta agar para pelaku penyadapan terhadap Presiden dihukum berat.
Megawati mengungkap keprihatinan dalam kasus tersebut. Menurut dia, para pelaku seolah tak lagi memiliki prikemanusiaan sesuai nilai-nilai Pancasila.
"Makanya saya minta ini nanti sadap menyadap ini hukumnya lebih kuat. Dan untuk orang yang melakukan hal itu, coba dong bayangkan. Kayak apa ya keluarganya. Udah ndak ada dari Pancasila kita yang namanya perikemanusiaan itu," kata Megawati di hadapan para kadernya di Sekolah Partai, Senin (9/11).
Megawati mengaku sejak awal tak ingin memiliki ponsel, karena tahu dirinya akan menjadi korban penyadapan. Dia mengaku prihatin aksi tersebut padahal dilarang undang-undang.
"Nah saya bilang saya enggak mau punya hp. Karena disadap. Buktinya iya. Alat sadap digunakan padahal tidak boleh itu harus ada aturannya. Kalau menyadap itu oleh siapa, oleh hukum yang sudah ada," katanya.
Pada kesempatan itu, Megawati turut berkomentar soal pergantian Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Mega bilang desakan agar Listyo diganti sejak awal bukan karena pretensi pribadi.
"Buktinya saya sekarang kepingin ngomong, tahun berapa kan saya udah ngomong. Bahwa itu Pak Sigit itu udah waktunya," ujar Mega.
Sejumlah pihak terutama dari petinggi partai mengaku ikut menjadi korban penyadapan Listyo. Mereka mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden Buruh KSPSI Said Iqbal, Ketua Komisi III DPR Habiburokahman, hingga Ketua Umum GRIB Jaya Hercules.
Dugaan penyadapan ilegal itu diduga terjadi sejak 2025. Prabowo kemudian memecat Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11).
Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.