Menteri Ketenagakerjaan () menegaskan pemerintah belum menentukan lembaga yang akan mengelola (DCP) perusahaan.
Kewajiban pengusaha untuk menyediakan dana cadangan pesangon tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Menurut Yassierli, proses menuju penetapan lembaga pengelola masih panjang karena pemerintah harus menyusun rincian aturannya terlebih dahulu melalui peraturan turunan.
"Prosesnya pasti akan panjang," ujar Yassierli ketika ditemui di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).
Yassierli pun membantah kabar yang menyebutkan pemerintah sudah menunjuk lembaga tertentu sebagai pengelola dana cadangan pesangon.
"Saya sampaikan tidak benar ya bahwa terkait dengan informasi harus disetor ke mana. Peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja," ujar Yassierli.
Dalam menggodok peraturan turunan tersebut, ia menyebut pemerintah akan menampung saran dari seluruh pihak, termasuk kalangan pengusaha seperti Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
Selain itu, Kemnaker juga akan melakukan konsultasi dengan DPR. Yassierli menyebut dirinya juga akan berkoordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto serta kementerian koordinator terkait.
Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan penyusunan peraturan turunan ini tidak hanya berfokus pada penentuan lembaga penampung dana, tetapi juga mencakup pengkajian bersama mengenai angka yang harus disetor.
"Kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan, dan semangatnya waktu disusun undang-undang ini bersama dengan DPR adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman buruh ketika nanti mereka di-PHK sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon," ujar Yassierli.
Untuk saat ini, informasi yang berlaku baru sebatas ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, sehingga rincian terkait mekanisme penyetoran hingga besaran kewajibannya masih harus menunggu aturan turunannya rampung.
Dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, disebutkan pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Pada ayat (2) disebutkan penyediaan dana tersebut bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja atau buruh akibat PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan pekerja atau buruh tersebut belum diikutsertakan dalam program pensiun.
Selanjutnya, ayat (3) mengatur dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah, sedangkan ayat (4) memberikan pengecualian kewajiban tersebut bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil.
Adapun pada ayat (5) ditegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (6) mengatur pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha
Terakhir, ayat (7) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif tersebut juga akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.